Pimpinan DPRA Minta Pemerintah Aceh Segera Benahi Aset
Selama ini banyak aset daerah, baik aset bergerak maupun aset tidak bergerak yang tidak terurus dengan baik. Sehingga tidak memberi manfaat bagi Aceh
lihat foto
SERAMBINEWS.COM - Wakil Ketua DPRA Ir Saifuddin Muhammad, meminta Pj Gubernur Aceh, Safrizal untuk segera membenahi persoalan aset yang dimiliki oleh Pemerintah Aceh.
Selama ini banyak aset daerah, baik aset bergerak maupun aset tidak bergerak yang tidak terurus dengan baik.
Sehingga keberadaan sejumlah aset tersebut tidak memberikan manfaat bagi Aceh. Justru sebagian dinilai banyak merugikan keuangan daerah, terutama aset berupa kendaraan dinas.
Hal tersebut disampaikan Saifuddin Muhammad alias Yah Fud, dalam keterangan rilisnya, Selasa (14/1/2025).
Ia berharap kepada Safrizal untuk segera menyelesaikan persoalan tersebut di sisa masa jabatannya.
"Kami meminta kepada saudara Pj Gubernur, Bapak Safrizal untuk memberi atensi serius terhadap persoalan aset daerah,"
"Selama ini pengelolaan aset banyak yang tidak jelas, terutama aset kendaraan dinas. Kita memperoleh informasi banyak mobil dinas dikuasai oleh pihak lain. Sementara dalam APBA beban untuk biaya BBM, biaya onderdil dan perawatan mobil dinas tergolong besar,"
"Ini harus diperjelas dan didata ulang. Yang berada ditangan pihak lain harus segera ditarik kembali. Sebagian yang memenuhi syarat lebih baik dilelang saja, agar tidak lagi jadi beban daerah." papar Yah Fud.
Karena itu, ia sangat berharap kepada Pj Gubernur di sisa masa jabatannya agar dapat menyelesaikan persoalan ini.
Baca juga: Gempa Bumi Berkekuatan 6,6 SR Guncang Jepang, Tsunami Kecil Tercatat di Beberapa Daerah
Baca juga: VIDEO - Ratusan Nakes Gelar Aksi Damai di Kantor Bupati Bireuen
Dengan begitu ketika gubernur dan wagub definitif dilantik nanti, sudah tidak dibebani lagi dengan persoalan aset daerah tersebut.
"Sehingga mereka bisa fokus untuk menunaikan visi-misi dan janji kampanye kepada rakyat," harap Yah Fud.
Lebih lanjut Saifuddin mengatakan, sebenarnya tahun 2023 telah dibentuk Pansus Aset oleh DPRA.
Namun hasil Pansus tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh, sehingga persoalan aset daerah ini masih berlarut-larut sampai sekarang.
"Karena itu kami merasa perlu mengingatkan kembali Pemerintah Aceh untuk lebih serius menyelesaikan persoalan aset ini,"
"Dengan kondisi penerimaan Aceh yang menurun karena berkurangnya DOKA, Pemerintah Aceh harus mengambil langkah efisiensi,"
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.