Pj Gubernur Aceh Lakukan Job Fit Pejabat Eselon II, Jubir Mualem: Apa Urgensinya?

9.  Azhari SAg MSi

10.  Ir Cut Huzaimah MP

11.  Almuniza Kamal SSTP MSi

12.  Abd Qahar SKom MM

Baca juga: Dipergoki Warga, Pencuri Lembu di Pidie Kabur Tinggalkan Mobil, Satu Sapi Sudah Disembelih

Surat bernomor 821.2/001/2025 tanggal 22 Januari 2025 itu ditandatangani Ketua Pansel, Dr Mirza Tabrani SE MBA.

Dalam suratnya dia menjelaskan, evaluasi jabatan dan uji kompetensi PPT Pratama Pemerintah Aceh berlangsung di Ruang Pansel Lt II Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh.

Beberapa sumber di internal Pemerintah Aceh yang dihubungi media ini membenarkan adanya uji kompetensi tersebut.

Tetapi yang benar-benar dievaluasi hanyalah tiga orang. Sisanya, mengutip istilah sumber tersebut, hanya 'intat linto' atau penyemarak. "Tiga orang saja, lainnya cuma intat linto," ucap sumber tersebut.

Ketiga orang itu sambungnya lagi, masing-masing akan diplot pada posisi jabatan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh.

Selanjutnya Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Aceh, dan satu lagi jabatan Asisten III Pemerintah Aceh.

Untuk jabatan Kadis Perkim akan diisi oleh AZ, Kepala DPMG akan diisi oleh Is, dan MD sebagai Asisten III Pemerintah Aceh.

Untuk diketahui, posisi Kadis Perkim Aceh saat ini masih diisi Pelaksana Tugas (Plt) yang dijabat oleh Aznal Zahri.

Kepala DPMG Aceh juga dijabat oleh Aznal Zahri dan Asisten III Pemerintah Aceh saat ini dijabat oleh Iskandar AP.

Baca juga: VIDEO Militer Israel Kaget Lihat Milisi Hamas Muncul dalam Sekejap Mata di Gaza

"Jadi sebenarnya hanya pergeseran saja, kecuali satu orang yang memang sengaja disiapkan untuk memenuhi syarat menjadi sekretaris daerah (Sekda)," ungkap sumber tersebut.

Sosok yang disiapkan sebagai Sekda Aceh disebut-sebut adalah MD. Salah satu syarat untuk dapat menjabat Sekda adalah harus telah dua kali menduduki jabatan eselon II, serta belum memasuki masa pensiun.

Menurut sumber media ini, surat izin pelantikan terhadap ketiga pejabat itu sudah diajukan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Kita tunggu saja, kalau izin keluar dari Mendagri, mungkin dalam waktu dekat ini akan dilakukan pelantikan," bebernya.(*) 

Baca juga: Sempat Terkendala Biaya Mobilisasi, 7 Nelayan Aceh Timur Kini Berada di Yangon, Tunggu Pemulangan