100 Hari Prabowo: Populis vs Tehnokratis : Bagian II

Oleh Ahmad Humam Hamid *)

Tidak dapat dipungkiri, pertanyaan yang diajukan, berikut dengan responden dalam survey Kompas memang telah benar adanya. Responden Kompas adalah khalayak ramai yang lebih berkonotasi dengan warga negara biasa.

Publik telah melihat Prabowo konsisten dalam ucapan, janji, dan advokasi pro rakyat yang mengebu-gebu. Hal itu telah berlangsung lama, dan sangat menonjol ketika Pilpres 2019.

Tak Kurang, dua Indonesianis terkemuka, Edward Aspinal (2014) dan William Liddle (2019) telah melabelkan Prabowo sebagai kandidat populis- pada dua kampanye, 2014 dn 2019.

Istilah populis yang dikaitan dan bahkan menjadi ciri Prabowo adalah pilihan menempatkan “dirinya’’ sebagai sosok “pro rakyat”  berhadapan dengan “elit politik” yang telah membuat negara hancur dan  rakyat menderita.

Dalam kampanye 2024, penampilan politik popülis Prabowo agak terganggu karena berasosiasi dengan presiden Jokowi, utamanya karena berduet dengan Gibran. Namun ciri dasar pembelaan Prabowo kepada rakyat kecil tak pernah behenti. 

Tema simpatí dan empatinya kepada rakyat kecil, berikut dengan sentuhan emosional yang agak provokatif seperti yang ia lakukan pada Pipres 2014 dan 2019 masih berlanjut.

Apa yang kurang dalam kampanye 2024 adalah Prabowo tidak lagi dengan sangat keras mengambarkan posisi antagonis antara rakyat dan elit kekuasaan. Itulah barangkali konsekwensi yang mesti ia terima ketika ia didukung, bahkan disponsori oleh presiden Jokowi.

Kini ketika ia berkuasa, dalam 100 hari pertama, sejumlah program dan kebijakan yang ia lakukan dalam banyak hal memang masih berada dalam “benang merah” pro rakyat.

Penghapusan utang UMKM, Petani dan Nelayan adalah sebuah langkah besar yang strategis untuk membela rakyat kecil sekaligus  menyangkut dengan segmen penting ekonomi nasional.

Program lain yang tak kalah pentingnya adalah apa yang menggebu-gebu Prabowo janjikan pada saat kampanye, yakni makan bergizi gratis.

Program itu ditujukan untuk  balita, murid dan siswa sekolah, dan ibu hamil dan menyusui. Ini adalah program mulia dan sangat penting karena menyangkut dengan kwalitas dan kapasitas SDM Indonesia di masa depan.

Pemerintahan Prabowo-Gibran juga melakukan kebijakan peningkatan gaji guru dan tenaga pendidikan. Ini adalah langkah penting untuk peningkaan kualiatas pembelajaran dan pendidikan dengan cara peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik.

Beberapa kebijakan lain yang telah diputuskan yang juga tak kalah penting adalah penghematan besar-besaran APBN yakni pemotongan APBN dan APBD sebesar Rp 306,69 triliun, yang dalam komunikasi publik pemerintah disebutkan dengan istilah efisiensi.

Pemerinah juga melaksanakan kebijakan B4O-pengunaan campuran bahan bakar diesel 40 persen CPO dan 60 persen solar yang berwajah ganda pro lingkungan dan jaminan harga kelapa sawit nasional, 

Tidak berhenti disitu, rezim Prabowo-Gibran juga  melaksanakan kebijakan pro-investasi dan penyederhaan pajak,  kenaikan tarif PPN 12 persen untuk barang mewah, dan kebijakan DHE-Devisa Hasil Ekspor, sektor sumber daya alam 100 persen untuk disimpan dalam negeri selama 1 tahun.

Kebijakan ini  sangat berbeda dengan aturan sebelumnya, yang hanya mewajibkan eksportir menempatkan 30 persen DHE sumber daya alam dalam negeri minimal tiga bulan.

Masa singkat pemerintahan yang berasoiasi dengan bulan madu pemeruntahan baru adalah modal awal Prabowo - Gibran dałam mencapai kepuasan publik. Namun itu tak berhenti di situ saja.

Luncuran berbagai keijakan awal itu memberi kesan kepada publik bahwa pemerintahan Prabawo Gibran benar-benar istiqamah dalam membela kepetingan rakyat kecil dan mayoritas rakyat tak beruntung. 

Penting dicatat, survey Kompas dilakukan pada 4-10 Januari 2024. Kepuasan publik itu tepatnya diukur pada minggu ke 11-12 dari hampir  15 minggu pemerintahan Prabowo Gibran.

Harus diakui perkawinan antara bulan madu dan berbagai program populis yang dilancarkan oleh Prabowo sangat berkesan kepada publik, terutama mayoritas masyarakat kecil yang berharap banyak dari presiden baru.  

Narasi populisme yang dibangun dan berasosiasi dengan Prabowo ,menemukan memontumnya walaupun tingkat kepuasan survey Kompas berbeda nyata antar kelas sosial.

Bandingkan saja misalnya 84,7 persen kelas bawah puas dengan kinerja Prabowo Gibran, sedangakn di kalangan   atas dan menengah atas  masing - masing mempunyai tingkat kepuasan 67,9 persen dan 75,3 persen. 

Ini artinya kelas sosial yang terambil dalam responden kompas, mempunyai perbedaan pendapat, terutama daya kritis antara kelas bawah yang berbeda nyata dengan kelas atas.

Namun apapun perbedaan itu, Prabowo Subianto tetap mendapat tempat yang istimewa di kalangan kelas bawah.

Strategi narasi, dan kebijakan awal populisme Prabowo masih sangat ampuh dalam mendapatkan dukungan dari rakyat kebanyakan.

Prabowo telah melangkah dari dari apa yang janjikan kedalam kerangka kebijakan, namun belum sangat terasa kerja nyata pemerintahan. Kebijakan dań permulaan dari beberapa program andalan Prabowo, sekalipun ada kelemahan di sana tentu saja diabaikan oleh publik. 

Apa yang terjadi dalam anggapan publik adalah persepsi. Dan memang sekalipun bernada evaluasi, pertanyaan yang diajukan oleh Kompas kepada publik lebih bernuansa pendapat, bahkan persepsi publik terhadap kerja 100 hari Prabowo-Gibran. Sebagai konsekwensi dari survei itu, jika persepsi yang ditanyakan, maka persepsi pula yang didapatkan.

Berbeda dengan survey Kompas, ada yang dilakukan oleh Celios, seperti yang dinyatakan secara terbuka kepada publik adalah “expert judgment” yakni penilaian para ahli.

Celios berasumsi bahwa dengan mengambil 95 responden dari kalangan media, lembaga itu telah mampu memanfaatkan pengetahuan, ketrampian, pengalaman, dan keahlian khusus para responden untuk menilai dengan tepat kinerja 100 hari Prabowo-Gibran.

Sebagai konsekwensi dari penggunaan  metode expert judgement oleh Celios, tidak dapat dipungkiri kerangka acuan yang dijadikan  sebagai basis evaluasi lebih bernuasa akademik, dań bahkan dapat disebut tehnokratis. 

Walaupun tidak secara terbuka disebutkan, dengan menggunakan para ahli, Celios mempertanyakan apakah data, asumsi, relevansi, dan keterkaitan berbagai kebijakan pemerintahan Prabowo Gibran dibangun berdasarkan metode ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan 

Memang jika ditelusuri dengan benar, metode, dan berbagai indikator yang digunakan oleh Celios ini , jelas benar lebih merupakan evaluasi yang mengungkit dan membahas penerapan kebijakan secara menyeluruh, dan kinerja awal pemerintahan Prabowo.

*) PENULIS adalah Sosiolog dan Guru Besar USK

KUPI BEUNGOH adalah rubrik opini pembaca Serambinews.com. Setiap artikel menjadi tanggung jawab penulis.

Baca Artikel KUPI BEUNGOH Lainnya di SINI