Harga Gas di Pengecer Tak Boleh Lebih dari Rp 19.000 Per Tabung, Masyarakat Harus Bawa KTP saat Beli

SERAMBINEWS.COM, TANGERANG - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan, harga elpiji 3 kilogram (kg) di masyarakat seharusnya tidak lebih dari Rp 15.000 per tabung.

Namun, kenyataannya di lapangan, harga gas bersubsidi itu bisa mencapai Rp 25.000 hingga Rp 30.000 per tabung.

"Harga kami minta, tidak boleh lebih dari Rp 19.000. Maksimal Rp 19.000, sesuai dengan HET (harga eceran tertinggi). Ini kami akan lakukan terus-menerus," ucap Bahlil di sebuah pangkalan gas wilayah Kota Tangerang, Selasa (4/2/2025).

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah memutuskan untuk menaikkan status warung eceran menjadi subpangkalan gas agar lebih mudah dimonitoring.

Bahlil menekankan, tingginya harga jual di warung eceran berpotensi besar menggagalkan rencana pemerintah untuk memberikan subsidi gas secara tepat sasaran.

 
"Kita harus fair untuk memperbaiki, tapi juga diakui kan bahwa ada yang menyalahgunakan subsidi yang harus kita perbaiki, yah. Itu yang paling penting," ucap Bahlil.

Baca juga: Pemerintah Batasi Penjualan Gas Elpiji 3Kg Melalui Pengecer, Hati-hati Pengecer Gas Oplosan

Masyarakat Tetap Harus Bawa KTP untuk Beli Elpiji 3 Kg

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan, masyarakat tetap harus membawa dan menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP) saat membeli elpiji 3 kilogram (kg).

Bahlil mengatakan, KTP itu diperlukan untuk memastikan masyarakat yang membeli "gas melon" adalah masyarakat yang berhak memperoleh gas harga subsidi tersebut.

"Kalau enggak pakai KTP mau pakai apa? Kalian mau elpiji 3 kilogram ini dipakai dioplos baru dikasih ke industri. Nanti subsidi kita ini bagaimana? Itu maksudnya," ucap Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).

Selain itu, pemerintah juga ingin mengontrol agar harga elpiji sesuai dengan ketentuan pemerintah.

 
"Tapi kami juga ingin yang disubsidi ini masyarakat belinya dengan harga yang terukur terjangkau sesuai dengan apa yang program pemerintah," ucapnya.

Sebagai informasi, pemerintah awalnya melarang pengecer "gas melon" untuk menjual elpiji kepada masyarakat mulai 1 Februari 2025.

Dengan kebijakan ini, masyarakat tidak lagi bisa membeli elpiji 3 kilogram yang biasa dilakukan melalui pengecer.

Namun, pemerintah akhirnya memutuskan untuk memperbaiki aturan tata kelola penjualan elpiji 3 kilogram.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, Presiden Prabowo Subianto sudah menginstruksikan agar pengecer boleh berjualan elpiji 3 kg seperti biasa.

Sambil berjualan, para pengecer akan diproses menjadi subpangkalan resmi.

"Ya, DPR RI sudah berkomunikasi dengan Presiden sejak semalam. Dan bahwa kemudian ada keinginan dari Kementerian ESDM untuk menertibkan harga di pengecer supaya tidak mahal di masyarakat," ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).

"Namun setelah komunikasi dengan Presiden, Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada ESDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa, sambil kemudian pengecer-pengecer itu akan dijadikan sub daripada pangkalan," sambungnya.

Menurut Dasco, aturan-aturan yang ada nanti akan menertibkan harga elpiji subsidi supaya tidak mahal di masyarakat.

Dengan demikian, para pengecer akan diatur mengenai harga jual elpiji 3 kg supaya harganya tidak melonjak.

"Tetapi sambil itu parsial dilakukan, para pengecer akan diminta, Presiden tadi menginstruksikan kepada ESDM agar per hari ini pengecer itu bisa berjualan kembali, sambil kemudian secara parsial aturannya diselaraskan," imbuh Dasco.

Baca juga: VIDEO - Sambut Gerakan Global Earth Hour, 60 Tukik Dilepaskan di Pantai Lampuuk, Aceh Besar

Baca juga: 60 Ekor Ternak di Blang Bintang Aceh Besar Divaksin PMK, Cegah Penyakit Mulut dan Kuku

Baca juga: Cegah Kenakalan Remaja, Kejari Bireuen Sosialisasi Hukum di SMKN 1 Gandapura

Sudah tayang di Kompas.com