Hamas Tunda Pembebasan Tawanan karena Ulah Israel, Netanyahu Ancam Lanjutkan Pertempuran

SERAMBINEWS.COM - Abu Obeida, juru bicara sayap militer Hamas, mengumumkan pada 10 Februari bahwa gerakan perlawanan akan menunda pembebasan tawanan berikutnya dari Gaza karena pelanggaran Israel terhadap perjanjian gencatan senjata.

“Pimpinan perlawanan telah memantau dengan cermat pelanggaran musuh dan kegagalannya dalam menegakkan ketentuan perjanjian,” kata juru bicara Brigade Qassam.

 
Perlawanan Palestina menegaskan komitmennya terhadap ketentuan gencatan senjata 'selama pendudukan Zionis berkomitmen terhadap ketentuan tersebut'

Pembebasan tahanan berikutnya, yang dijadwalkan pada hari Sabtu, menyerukan pembebasan tiga tawanan Israel lagi sebagai ganti ratusan tahanan Palestina.

Abu Obeida mengatakan Israel telah melanggar ketentuan gencatan senjata dengan tidak mengizinkan warga Palestina yang mengungsi untuk kembali ke rumah mereka di Gaza utara, terus melakukan serangan udara di jalur itu, dan gagal memfasilitasi masuknya bantuan kemanusiaan.

Pengumuman itu muncul di tengah pembicaraan oleh sumber-sumber Israel tentang kemungkinan runtuhnya gencatan senjata. 

Presiden AS Donald Trump terus menyerukan agar Palestina “dibersihkan” dari Gaza dan agar AS mengambil alih jalur tersebut.

 
Sumber keamanan Mesir menyatakan bahwa Hamas memberi tahu para mediator bahwa jaminan AS untuk gencatan senjata tidak lagi ada berdasarkan rencana Trump.

AP menulis bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berada di bawah tekanan berat untuk membawa pulang tawanan yang tersisa setelah pembebasan Sabtu lalu, di mana tiga warga Israel "tampak kurus kering."

Gencatan senjata, yang akan berlangsung selama enam minggu, mengharuskan Hamas untuk membebaskan 33 tentara dan warga sipil Israel yang ditawan pada 7 Oktober 2023. 

Sebagai gantinya, Israel diharuskan membebaskan 2.000 warga Palestina dari penjara-penjaranya, tempat mereka sering kali dibiarkan kelaparan, diperkosa, dan disiksa.

Sejak gencatan senjata mulai berlaku pada 19 Januari, Hamas telah membebaskan 21 tawanan Israel, dan Israel telah membebaskan lebih dari 730 warga Palestina yang ditawan di penjaranya. 

Baca juga: Hamas Janji Gagalkan Rencana Donald Trump Gusur Warga Gaza: Ini Pembersihan Etnis

Sebagai tanggapan, Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menyebut penundaan yang diumumkan Hamas sebagai "pelanggaran total" terhadap perjanjian gencatan senjata. Perdana Menteri Netanyahu belum memberikan komentar.

Pada hari Minggu, sumber Israel yang berbicara dengan Haaretz  menyatakan mereka yakin Netanyahu bermaksud menyabotase tahap kedua kesepakatan pembebasan tahanan dan menggagalkan gencatan senjata Gaza.

"Ini hanya sandiwara," kata seorang sumber. "Netanyahu memberi isyarat dengan jelas bahwa dia tidak ingin pindah ke tahap berikutnya. Dia mengirim tim [untuk berunding di Qatar] tanpa mandat dan tanpa kemampuan untuk melakukan apa pun," tambah sumber itu.

Sumber tersebut meyakini gambar-gambar tawanan Israel yang dibebaskan pada tahap pertama kesepakatan telah merusak popularitas Netanyahu di kalangan warga Israel sayap kanan, yang ingin melanjutkan perang, membersihkan etnis Palestina dari Gaza, dan mencaplok jalur tersebut untuk membangun pemukiman Yahudi di sana.

"Para pemilih sayap kanan melihat bahwa kita belum mengalahkan Hamas, dan para operatornya masih berkeliaran dengan senjata. Spanduk-spanduk di panggung-panggung di Gaza selama peristiwa penyanderaan kembali mengejek Netanyahu dan merujuk pada slogan 'kemenangan total'-nya," katanya. 

"Netanyahu tahu dia tidak memiliki pemerintahan jika dia melanjutkan kesepakatan itu."

Baca juga: Lawan Trump Ambil Alih Gaza, Mesir Siap Jamin Warga Palestina Tetap Tinggal di Tanah Mereka

Netanyahu Ultimatum Hamas: Bebaskan Sandera Hari Sabtu atau Gencatan Senjata Berakhir

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menyatakan pada Selasa (11/2/2025) bahwa gencatan senjata di Gaza akan berakhir dan militer negaranya akan melanjutkan pertempuran terhadap Hamas sampai mereka dikalahkan jika kelompok Palestina itu tidak membebaskan para sandera pada Sabtu tengah hari mendatang.

 Menanggapi ultimatum Netanyahu, Hamas mengeluarkan sebuah pernyataan yang mengaskan komitmennya terhadap gencatan senjata dan menuduh Israel membahayakan kesepakatan tersebut.

Pengumuman Israel itu keluar setelah Netanyahu bertemu dengan beberapa menteri penting di kabinetnya, termasuk menteri pertahanan, menteri luar negeri, dan menteri keamanan nasional.

Menurut Netanyahu, para menteri itu memberikan dukungan penuh terhadap ultimatum tersebut.

 Setelah hampir 16 bulan berperang, Hamas secara bertahap melepaskan sejumlah sandera sejak fase pertama gencatan senjata dimulai pada 19 Januari lalu.

Namun pada Senin lalu Hamas mengatakan tidak akan membebaskan sandera lagi sampai ada pemberitahuan lebih lanjut.

Pasalnya, Hamas menuduh Israel melanggar perjanjian gencatan senjata tersebut.

“Jika Hamas tidak mengembalikan sandera kami pada Sabtu siang, gencatan senjata akan berakhir dan IDF (militer Israel) akan kembali melakukan pertempuran sengit sampai Hamas akhirnya dikalahkan,” ujar Netanyahu.

Belum jelas apakah maksud Netanyahu adalah Hamas membebaskan semua sandera yang ditahan di Gaza atau hanya tiga sandera yang telah dijadwalkan akan dibebaskan pada Sabtu itu sesuai dengan kesepakatan gencatan senjata.

Presiden AS, Donald Trump, yang merupakan sekutu dekat Israel, juga telah mengatakan agar Hamas harus membebaskan semua sandera pada Sabtu mendatang.

Netanyahu menegaskan, dia telah memerintahkan militer untuk mengumpulkan pasukan di dalam dan di sekitar Gaza.

Tak lama setelah pernyataan Netanahu itu, militer Israel mengumumkan penempatan tambahan pasukan ke Israel selatan, termasuk mobilisasi pasukan cadangan.

 Seorang pejabat Hamas sebelumnya mengatakan bahwa para sandera Israel hanya bisa dipulangkan jika gencatan senjata dipatuhi.

Pejabat itu menepis “bahasa ancaman” Trump saat Trump mengatakan dia akan “membiarkan kekacauan terjadi” jika para sandera tidak dibebaskan.

“Trump harus ingat bahwa ada kesepakatan yang harus dihormati oleh kedua belah pihak, dan ini adalah satu-satunya jalan untuk memulangkan para tahanan (Israel),” kata pejabat senior Hamas, Sami Abu Zuhri, kepada Reuters.

Hamas sebelum mengatakan, Israel melanggar gencatan senjata dengan melakukan sejumlah penembakan mematikan serta menunda pengiriman bantuan dan menghambat kembalinya warga Gaza ke Jalur Gaza bagian utara.

 Israel membantah telah menahan bantuan dan mengatakan bahwa pihaknya menembaki orang-orang yang mengabaikan peringatan untuk tidak mendekati pasukan Israel.

 “Riviera Timur Tengah” Sejauh ini, 16 dari 33 sandera telah dibebaskan sebagai bagian dari fase pertama kesepakatan gencatan senjata selama 42 hari.

Lima sandera asal Thailand juga dibebaskan dalam pembebasan di luar jadwal. 

Sebagai imbalan, Israel telah membebaskan ratusan tahanan dan narapidana Palestina, termasuk mereka yang menjalani hukuman seumur hidup karena melakukan serangan mematikan serta tahanan yang ditangkap selama perang dan ditahan tanpa melali proses hukum.

Sebuah kelompok yang mewakili keluarga para sandera di Israel mendesak Netanyahu untuk tetap berpegang pada perjanjian gencatan senjata.

“Kita tidak boleh mundur. Kita tidak bisa membiarkan para sandera menderita di tahanan,” kata forum sandera itu. Menurut laporan media Israel, sebanyak 76 sandera masih ditahan di Gaza, dan lebih dari 35 orang di antaranya diyakini telah tewas.

Baca juga: 7 Tahun Jadi TKI di Malaysia, Pria asal Sumut Ini Diringkus Saat Pulang Kampung

Baca juga: Abdul Jalil Terpilih Sebagai Ketua Umum PW PGM Indonesia Provinsi Aceh

Baca juga: Pakar PBB Sebut Rencana Trump Merebut Gaza dari Palestina Ilegal, dan Bentuk Penjajahan Masa Lalu

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com