Mualem akan Cabut Sistem Barcode BBM

Mendagri: Rawat Stabilitas Politik Aceh

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem) dan Fadhlullah (Dek Fadh) dapat merawat stabilitas politik dan keamanan yang selama ini sudah terjaga dengan baik di Aceh. 

“Tidak mudah menjaga itu, menjaga politik yang stabil dan situasi yang aman. Kita sudah pernah pengalaman pahit di sini, yang semua masyarakat Aceh merasakannnya. Apalagi timbul korban, penyelesaiannya tidak mudah,” kata Tito Karnavian. 

Permintaan tersebut disampaikan Tito saat memberikan sambutan usai melantik Mualem-Dek Fadh sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh periode 2025-2030 dalam rapat paripurna istimewa DPR Aceh, di gedung utama DPRA, Banda Aceh, Rabu (12/2/2025).

Tito mengaku bersyukur adanya perjanjian damai antara Aceh dan RI. Menurutnya, keamanan yang lahir berkat perjanjian tersebut harus terus dipupuk dan dijaga, sebab keamanan dan stabilitas politik merupakan instrumen penting untuk kemajuan Aceh. “Dan yang dilantik saat ini sebagai gubernur bapak Muzakir Manaf salah satu pelaku sejarahnya untuk perdamaian itu,” ujarnya.

Tito juga menekankan bahwa saat ini modal terpenting bagi Aceh bukanlah sumber daya alam yang hebat atau sumber daya manusia yang pintar, tetapi yang terpenting adalah kondisi stabilitas politik dan keamanan. 

Ia menilai, kondisi politik yang tidak stabil akan menyulitkan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan, sehingga berpengaruh pada tidak jalannya visi dan misi untuk mensejahterakan masyarakat. 

“Oleh karena itulah, ini modal terpenting yang menurut saya karena tanpa itu (stabilitas politik) apa pun juga inovasi, keinginan, visi misi, mau memajukan rakyat tidak akan terbentuk karena pembangunan enggak jalan,” ungkapnya. 

Di sisi lain, Tito mengapresiasi pergerakan positif yang terus ditunjukkan Aceh seperti pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia yang berada di atas rata-rata nasional. Tito berjanji pemerintah pusat akan terus memberi dukungan semaksimal mungkin untuk kepentingan rakyat Aceh, serta juga akan mendukung penuh komitmen gubernur dan wakil gubernur untuk memajukan rakyat. 

“Karena itulah tujuan sebenarnya lahirnya negara untuk memajukan kesejahteraan rakyat dan juga memberikan keadilan,” pungkasnya.(ra)