Sempat Viral, Anggota DPR RI Irsan Sosiawan Bongkar Perusahaan Beroperasi Tanpa Kantongi Amdal

"Kunjungan kerja yang dilakukan bersama anggota Komisi XII DPR RI ini merupakan tindaklanjut dari insiden ledakan di pabrik pasir zirkon tersebut yang sempat viral dan menelan korban jiwa," kata Irsan.

Laporan Indra Wijaya | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Kapoksi Komisi XII DPR RI dari Fraksi NasDem, Irsan Sosiawan Gading menyebutkan bahwa PT Monokem Surya beroperasi tanpa mengantongi dokumen AnalisisMengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

Hal ia katakan, saat melakukan kunjungan kerja spesifik ke PT. Monokem Surya, perusahaan smelter titanium yangberlokasi di Karawang, Jawa Barat, Jumat (14/2/2025).

Dari hasil Kunspek tersebut ia mengungkapkan, adanya kejanggalan dalam perizinan perusahaan tersebut.

Salah satu temuan utamanya adalah perusahaan yang beroperasi tanpa mengantongi dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

"Kunjungan kerja yang dilakukan bersama anggota Komisi XII DPR RI ini merupakan tindaklanjut dari insiden ledakan di pabrik pasir zirkon tersebut yang sempat viral dan menelan korban jiwa," kata Irsan.

Selain mempertanyakan kelanjutan kasus serta tanggung jawab perusahaan terhadappara korban, para anggota Komisi XII DPR RI juga menyoroti aspek lain seperti pengelolaan limbah dan standar keselamatan kerja (K3/Quality, Health, Safety, Environment) yang dinilai tidak dilakukan dengan baik.

“Perusahaan perlu melakukan penataan ulang K3, supaya tidak timbul korban selanjutnya. Harus dilakukan audit, jangan sampai membahayakan pekerja. Apalagi dengan suhu dan tekanan panas yang sangat tinggi hingga mencapai 1200 derajat celcius," jelasnya.

Irsan mempertanyakan legalitas perizinan lingkungan PT. Monokem Surya.

Sebab, Amdal merupakan syarat utama dalam operasional industri, terutama yang bergerak di bidang pertambangan dan pengolahan mineral seperti ini. 

Baca juga: Irsan Sosiawan Soroti Keluhan Masyarakat terkait Infrastruktur dan Penyediaan Listrik

Tanpa Amdal, ada risiko besar terhadap lingkungan dan keselamatan masyarakat sekitar. 

"Saya mau tanya kepada perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup, apakah boleh beroperasi jika belum ada AMDAL. Harusnya tidak boleh," tegasnya. 

Dikatakan Irsan, seluruh pimpinan dan anggota Komisi XII DPR RI yang hadir juga menyepakati pemanggilan pihak perusahaan dalam Rapat Dengar Pendapat Panitia Kerja Lingkungan Hidup(PANJA LH) bersama pemerintah daerah, guna membahas lebih lanjut masalah ini. 

Menurutnya, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi yang berlaku serta menegakkan prinsip perlindungan lingkungan dan keselamatan pekerja dan lingkungansekitar.