Banda Aceh Kembali Mengulang Sejarahnya

Nab Bahany AS, Budayawan, tinggal di Banda Aceh

BILA berpedoman pada teori yang dikemukakan Wilhelm Nietzsche bahwa gerak sejarah manusia ibarat roda pedati. Artinya, setiap peristiwa sejarah yang pernah terjadi akan senantiasa berulang kembali walau dalam zaman yang berbeda.

Bahkan bisa jadi, peristiwa sejarah yang telah terjadi ratusan tahun yang lampau, kejadian sejarah itu akan terulang kembali di zaman ini dengan tokoh sejarahnya yang berbeda. Itu sebabnya, sejarawan sekaligus filsuf asal Jerman Nietzsche (1844-1900 M) dalam teorinya mengatakan, bahwa proses gerak menyejarah manusia ini seperti siklus putaran sebuah roda, yang pada waktunya kejadian sejarah yang telah pernah terjadi, akan kembali berulang dalam siklus  zaman berbeda. Bila teori Nietzsche ini kita pasang dalam konteks gerak sejarah Aceh akan kita temukan beberapa kasus peristiwa yang sudah pernah terjadi dalam perjalanan sejarah Aceh, kemudian peristiwa sejarah itu kembali berulang dalam kontek Aceh kekinian.

Naiknya Illiza Sa'aduddin Djamal menjadi Walikota Banda Aceh, hasil Pilkada 2024 kemarin, adalah sebuah pengulangan sejarah munculnya kembali kepemimpinan wanita di Aceh. Setelah 384 tahun lalu,  Ibukota kerajaan Aceh Darussalam—yang sekarang disebut Banda Aceh—telah pernah dipimpin oleh empat pemimpin wanita secara berturut-turut selama 58 tahun.

Terhitung mulia dari Sultanah Tajul Alam Safiatuddin Syah (1641-1676), Sultanah Nurul Alam Naqiatuddin Syah (1676-1678), Sultanah Zakiatuddin Inayat Syah (1678-1688), dan Sultanah Keumalat Diatuddin Syah (1688-1699). Kini, setelah 384 tahun yang lampau, Ibukota peninggalan kerajaan Islam terbesar kelima di dunia pada abad 17 ini, yang sekarang dinamai Banda Aceh sebagai pusat Ibukota Provinsi Aceh, kembali dipimpin oleh seorang wanita keturunan ulama besar Aceh (Tgk. Chik Oemar Di Yan) bernama Illiza Sa'aduddin Djamal.

Bukankah itu sebagai sebuah pengulangan sejarah dalam konteks perjalanan sejarah Aceh, sebagaimana yang diteorikan Nietzsche, bahwa peristiwa sejarah itu selalu berulang, walau pengulangannya dalam zaman generasi yang berbeda. Dalam kasus lain, bagaimana terjadinya sebuah pengulangan peristiwa sejarah yang pernah berlangsung di Aceh, kemudian peristiwa itu kembali terulang juga dapat dijumpai dalam kontek sejarah Aceh kontemporer pasca Kolonial.

Dalam kasus terjadinya pengulangan sejarah Aceh ini, kita temukan pada kasus sejarah perdamaian pemberontakan DI/TII Aceh dengan Republik Indonesia 1953-1957 yang melahirkan “Ikrar Lamteh”, atas kesepakatan Dewan Revolusi DI/TII dengan pihak pemerintah Republik Indonesia. Peristiwa damai DI/TII Aceh dengan pemerintah RI tahun 1957 itu, persis sama dengan proses damai Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan pemerintah Republik Indonesia tahun 2005,  yang melahirkan Mou Helsinki.

Bedanya, damai DI/TII dengan pemerintah Indonesia tahun 1957 berlangsung di Aceh. Sementara damai Gerakan Aceh Merdeka dengan pemerintah Republik Indonesia 2005, berlangsung di luar negeri, yaitu di Helsinki Finlandia. Namun bila kita pelajari lebih jauh, peristiwa sejarah damai DI/TII 1957 di Aceh. Peristiwa sejarah itu kembali terulang persis dengan kasus damai Gerakan Aceh Merdeka tahun 2005.

Tgk. Daud Beureueh pimpinan pemberontakan DI/TII Aceh, saat turun gunung tahun 1962—lima tahun setelah damai DI/TII—disambut oleh ribuan rakyat Aceh di lapangan Blang Padang Kutaraja. Tgk Hasan Tiro pimpinan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) waktu pulang ke Aceh tahun 2008—tiga tahun setelah damai GAM-RI—juga disambut rakyat Aceh di Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh. Begitulah siklus sejarah berulang. Sebuah peristiwa sejarah yang sudah pernah terjadi, peristiwa sejarah itu akan kembali terulang sebagai sebuah proses pengulangan  gerak sejarah manusia.

Naiknya Illiza Sa'aduddin Djamal menjadi wali kota Banda Aceh, bukanlah sebuah kebetulan. Akan tetapi,  ada benang merah sejarahnya, yaitu antara sejarah naiknya Sultanah Safiatuddin Syah memimpin pemerintahan kerajaan Aceh Darussalam, adalah setelah mangkat suaminya Sultan Iskandar Thani (1636-1641). Lalu janda Safiatuddin naik tahta menjadi Sultanah memimpin kerajaan Aceh Darussalam, yang ibukotanya dulu adalah Banda Aceh sekarang ini.

Peristiwa sejarah yang pernah berlangsung di Aceh abad 17 yang ditokohkan empat pemimpin wanita (Sultanah) di Kerajaan Aceh, dengan tampilnya kembali sosok pemimpin wali kota Banda Aceh yang ditokohkan Illiza Sa'aduddin Djamal, sekan kota Banda Aceh ingin menegaskan kembali bahwa peristiwa sejarah yang pernah berlangsung di kota tua yang telah berusia 820 tahun ini, ada episode sejarahnya yang pernah berlangsung 400 tahun yang silam kembali terulang dalam paruh abad 21 ini.

Kepemimpinan perempuan

Walaupun, kemunculan Illiza Sa'aduddin Djamal memimpin Kota Banda Aceh bukan lagi sesuatu yang baru dalam sejarah Pemilihan Kepala Daerah di Aceh. Cicit dari ulama besar Aceh Tgk Chik Oemar Di Yan yang baru saja menghabiskan masa jabatannya sebagai Anggota DPR-RI (2019-2024) di Komisi X ini, telah pernah menjadi wakil wali kota Banda Aceh mendampingi Ir Mawardi Nurdin dari 2007-2012, dan 2012-2017.

Namun di tengah periode kedua 2012-2017, pada 2014 Wali Kota Banda Aceh Ir Mawardy Nurdin menghadap Ilahi Rabbi. Hingga pada tahun yang sama 2014 secara undang-undang, Illiza Sa'aduddin Djamal dinobatkan menjadi Walikota Banda Aceh 2014-2017 menggantikan Walikota yang telah tiada Ir. Mawardi Nurdin.

Nah, di sini kembali memperlihatkan bagaimana sejarah bergerak mengulangi peristiwanya. Sultanah Tajul Alam Safiatuddin Syah (1641-1674) dinobatkan tampil memimpin Kerajaan Aceh Darussalam dengan pusat ibukotanya sekarang  Banda Aceh setelah suaminya Sultan Iskandar Thani (1636-1641) meninggal dunia. Illiza Sa'aduddin Djamal juga tampil memimpin kota Banda Aceh sepenuhnya setelah Wali Kota Banda Aceh Ir Mawardy Nurdin meninggal pada pada 2014. Walau tampilnya Illiza memimpin Kota Banda Aceh tidak seperti Sultanah Safiatuddin menggantikan suaminya Sultan Iskandar Sani.

Akan tetapi siklus sejarahnya memperlihatkan, kemunculan Illiza Sa'aduddin Djamal sebagai memimpin Kota Banda Aceh sejak dari wakil wali kota Banda Aceh 2007-2012, dan berlanjut dari  2012 hingga dilantik menjadi wali kota Banda Aceh pada 2014-2017, sampai Illiza tampil kembali memimpin kota Banda Aceh 2025-2030 hasil Pilkada 2024. Adalah merupakan siklus pengulangan sejarah dalam kepemimpinan perempuan di Kota Banda Aceh, yang dulu kota peunulang Kesultanan Aceh ini pernah menjadi Ibukota Kerajaan Aceh Darussalam yang pernah dipimpin oleh empat perempuan hebat bergelar Sultanah.

Sekarang, Kota Banda Aceh sebagai ibu kota Provinsi Aceh, juga kembali dipimpin oleh seorang perempuan, yang dalam sepanjang sejarah Pemilihan Langsung pemimpin daerah di Aceh, mulai dari Gubernur, hingga bupati/wali kota, belum pernah ada sosok perempuan yang tampil menjadi pemimpin daerah baik di tingkat gubernur, maupun bupati/wali kota, kecuali Illiza Sa'aduddin Djamal.

Namun demikian, penulis belum berani mengatakan, atau bahkan untuk membandingkan cicit dari ulama besar Aceh Tgk Chiek Oemar Diyan ini dengan empat pemimpin perempuan (Sultanah) yang pernah memimpin kerajaan Aceh Darussalam dulu. Walaupun dalam sejarah Aceh kontemporer hari ini, kehadiran Illiza Sa'aduddin Djamal sebagai pemimpin rakyat dan kepala pemerintahan Kota Banda Aceh, adalah “Sultanah” dalam perspektif  pengulangan sejarah kepemimpinan Kota Banda Aceh di abad modern kembali dipimpin seorang perempuan “Sultanah” bernama Illiza Sa'aduddin Djamal.

Walaupun sebenarnya praktik kepemimpinan wanita dalam sejarah Aceh tak hanya dimulai oleh empat Sultanah di kerajaan Aceh Darussalam. Tapi jauh sebelum itu, beberapa kerajaan di Aceh juga telah dipimpin oleh perempuan. Kerajaan Islam Perlak pernah dipimpin oleh Putri (Sultanah) Nurul A'la, Kerajaan Islam Samudera Pasai pernah dipimpin oleh Sultanah Nahrisyah, Kerajaan Tamiang pernah dipimpin oleh Putri Lindung Bulan, dan Kerajaan Syamtalira (Bayu Lhokseumawe) tunduk pada Kerajaan Samudra Pasai pernah dipimpin oleh perempuan bernama Putri Nun Parisi.

Bahkan jauh sebelum Islam datang ke Aceh, kerajaan Hindu yang ada di Aceh juga ada yang dipimpin oleh perempuan. Seperti kerajaan Indrapuri di Aceh Besar, kerajaan ini dipimpin oleh seorang ratu. Makanya, kerajaan Hindu ini dinamakan Indrapuri, yang berarti Kota Ratu.