Tantang Gagasan Trump! Rencana Revolusioner Rekontruksi Gaza 53 Miliar Dolar Disetujui Pemimpin Arab

Rencana Rekonstruksi Gaza oleh Negara-negara Arab: Melawan Ide Presiden Trump

Rencana rekonstruksi Gaza senilai $53 miliar (£41,4 miliar) telah disetujui oleh para pemimpin Arab dalam pertemuan darurat di Kairo, Mesir. Rencana ini dibuat untuk menanggapi ide Presiden Donald Trump yang ingin AS "mengambil alih Gaza" dan memindahkan lebih dari dua juta warga Palestina dari wilayah tersebut.

SERAMBINEWS.COM-Rencana besar rekonstruksi Gaza senilai $53 miliar (£41,4 miliar) baru-baru ini disetujui oleh para pemimpin Arab pada pertemuan puncak darurat di Kairo, Mesir. 

Dilansir dari BBC News (5/3/2025), rencana ini bertujuan untuk menanggapi dan menyaingi gagasan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang mengusulkan untuk “mengambil alih Gaza” dan memindahkan lebih dari dua juta warga Palestina dari wilayah tersebut.

Sekretaris Jenderal Liga Arab, Ahmed Aboul Gheit, mengumumkan bahwa rencana Mesir ini kini menjadi rencana resmi Arab.

"Rencana Mesir sekarang menjadi rencana Arab," demikian diumumkan sekretaris jenderal Liga Arab Ahmed Aboul Gheit di akhir pertemuan yang berlangsung 

Ia menegaskan bahwa sikap Arab secara tegas menolak segala bentuk pemindahan warga Palestina, baik yang sukarela maupun yang dipaksakan.

Baca juga: Mesir akan Bangun Gaza dalam Lima Tahun, Lengkap dengan Rumah, Bandara dan Pelabuhan

Rencana Mesir: Fokus pada Pembangunan dan Hak Palestina

Mesir, yang telah mengusulkan rencana tersebut, membuat dokumen yang sangat terperinci, setebal 91 halaman, dengan gambaran-gambaran permukiman hijau dan gedung-gedung megah.

Rencana ini tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga menekankan politik dan hak-hak warga Palestina.

Presiden Mesir, Abdel Fattah al-Sisi, dalam pidatonya, mengungkapkan bahwa selain rekonstruksi fisik Gaza, rencana ini juga bertujuan untuk mendorong solusi dua negara yaitu negara Palestina yang berdampingan dengan Israel.

Solusi ini dianggap sebagai satu-satunya cara untuk menyelesaikan konflik jangka panjang ini, meskipun Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dan sekutunya menolak gagasan tersebut.

Rencana Pengelolaan Gaza oleh Komite Palestina

Dalam rencana ini, Gaza akan dikelola oleh “komite manajemen Gaza di bawah naungan pemerintah Palestina,” yang akan terdiri dari teknokrat yang berkualifikasi.

 Namun, tidak ada penjelasan rinci mengenai peran Hamas dalam pengelolaan Gaza, meskipun ada referensi mengenai adanya “rintangan” dari kelompok militan tersebut.

 Beberapa negara Arab berharap agar Hamas dibubarkan, tetapi ada juga yang berpendapat bahwa keputusan tersebut harus diserahkan kepada rakyat Palestina.

Hamas sendiri telah menyatakan bahwa mereka tidak akan terlibat dalam pengelolaan Gaza, namun menegaskan bahwa pelucutan senjata adalah hal yang tidak dapat diterima.