PDHI Aceh Serahkan Rekomendasi tentang PMK ke Pemerintah Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) masih menjadi tantangan besar bagi sektor peternakan di Aceh. 

Menyikapi hal ini, Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Cabang Aceh menggelar seminar bertajuk 'Kupas Tuntas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Aceh: Roadmap dan Strategi Menuju Aceh Bebas PMK'.

Seminar ini menghadirkan sejumlah pemateri kompeten dari berbagai bidang terkait, antara lain, Ketua Ketua PDHI Cabang Aceh, drh Nurdiansyah Alasta yang juga Anggota DPRA.

Juga ada Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Syiah Kuala (USK), drh Teuku Reza Ferasyi MSc PhD, Anggota DPRA Komisi II (Perekonomian, SDA, dan Lingkungan Hidup), Tati Meutia Asmara SKH MSi.

Selain itu juga ada Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Veteriner Dinas Peternakan Aceh, drh Ruhaty, Dokter Hewan Karantina Madya Karantina Aceh, drh Indrayati, dan Perwakilan Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), Ferry Suferilla ST.

Seminar ini menjadi forum diskusi konstruktif yang melibatkan dokter hewan, akademisi, serta pemangku kepentingan di sektor peternakan dan kesehatan hewan. 

Hasilnya, enam rekomendasi strategis dirumuskan guna mempercepat eliminasi PMK di Aceh melalui pendekatan berbasis sains, regulasi yang kuat, dan sinergi lintas sektor.

Baca juga: Pemkab Aceh Barat Amankan Lahan Daerah dari Dugaan Penyerobotan oleh Perusahaan

Baca juga: Pria Bercelana Pendek Kembali Ramai di Banda Aceh, Begini Kata Ulama Aceh Waled Rusli

Enam rekomendasi dimaksud, yaitu:

1. Optimalisasi Satgas PMK Terpadu.

Satgas ini akan menjadi wadah koordinatif antara Dinas Peternakan Aceh, PDHI, Karantina, BPBA, akademisi, serta asosiasi peternak. 

Fokus utamanya mencakup pengawasan lalu lintas ternak, percepatan vaksinasi, edukasi peternak, serta pengendalian wabah berbasis data ilmiah.

2. Percepatan Vaksinasi dan Penguatan Layanan Kesehatan Hewan.

Target vaksinasi ditetapkan mencapai 100 persen populasi ternak dalam dua tahun. 

Untuk itu, perlu penguatan kapasitas vaksinator serta penyediaan sarana-prasarana pendukung guna memastikan cakupan vaksinasi yang optimal.

3. Peningkatan Biosekuriti di Peternakan.

Langkah ini mencakup desinfeksi rutin, karantina ketat bagi ternak baru, serta pembatasan mobilitas hewan guna mencegah penyebaran PMK.

4. Penerapan Sistem Karantina dan Pengawasan Digital.

Pemerintah Aceh akan menerapkan Sertifikat Veteriner (SV) berbasis digital untuk setiap ternak yang keluar-masuk wilayah Aceh. 

Baca juga: Dibesarkan oleh Ibu, Syifa Hadju Sempat Sempat Berpikir tak Butuh Sosok Pria

Baca juga: Truk Tronton Terguling Usai Menabrak Pembatas Jalan di Aceh Timur, Diduga Sopir Mengantuk

Pengawasan di perbatasan dan pelabuhan juga akan diperketat guna mencegah masuknya ternak yang terinfeksi PMK.

5. Dukungan Anggaran Berkelanjutan.

Pemerintah Aceh diharapkan mengalokasikan dana APBA secara berkelanjutan guna mendukung vaksinasi, pengadaan alat diagnostik, serta riset pengendalian PMK. 

Selain itu, sinergi dengan pemerintah pusat dan lembaga non-pemerintah akan dioptimalkan untuk menambah sumber pendanaan.

6. Penguatan Laboratorium Diagnostik Berstandar BSL.

Pembangunan laboratorium diagnostik modern di Aceh menjadi prioritas untuk mempercepat deteksi virus PMK. 

Selain itu, sistem big data peternakan akan dikembangkan guna memantau pola penyebaran PMK serta merancang strategi intervensi berbasis bukti ilmiah.

Ketua PDHI Aceh, drh Nurdiansyah Alasta, menegaskan bahwa langkah konkret harus segera diambil agar peternakan Aceh kembali produktif dan berdaya saing. 

"Rekomendasi ini harus segera diterapkan. PDHI siap mengawal implementasi kebijakan ini bersama seluruh pemangku kepentingan," ujarnya.

Baca juga: Tak Perlu Takut Dicuri, Polres Aceh Besar Sediakan Fasilitas Titip Kendaraan Gratis Bagi Pemudik

Baca juga: Gaza Bakal Hilang Dari Peta, Israel Bersiap Lakukan Serangan Besar untuk Menduduki Wilayah Gaza

Sementara itu, drh Ruhaty, Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Veteriner Dinas Peternakan Aceh, menyatakan kesiapan dinas dalam mengimplementasikan strategi vaksinasi dan biosekuriti secara intensif. 

"Kami akan memastikan setiap rekomendasi ini diterjemahkan dalam kebijakan daerah guna mencapai Aceh bebas PMK," katanya.

Di sisi akademik, drh Teuku Reza Ferasyi MSc PhD menekankan pentingnya riset dan edukasi dalam mendukung keberlanjutan program bebas PMK. 

"Universitas berperan strategis dalam menghasilkan kajian ilmiah serta tenaga profesional yang siap mendukung pengendalian PMK di lapangan," ungkapnya.

Sebagai tindak lanjut dari seminar ini, pada Selasa (25/3/2025), bertempat di Kantor Gubernur Aceh, rekomendasi strategis hasil seminar PMK ini diserahkan langsung oleh Ketua PDHI Aceh kepada Plt Sekda Aceh, M Nasir SIP MPA.(*)