USK dan Gekraf Usul Dinas Ekonomi Kreatif

Ia menilai, tanpa adanya lembaga khusus yang menangani ekonomi kreatif secara fokus, potensi besar Aceh bisa sulit berkembang maksimal."Kita butuh kebijakan yang lebih konkret dan terfokus. Dengan adanya Dinas Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Aceh, ekosistem industri kreatif bisa dikelola lebih profesional, ada regulasi yang lebih mendukung, dan program-program pengembangan bisa lebih terarah,” kata Mahfudz, Rabu (26/3/2025). 

“Ini juga akan membuka akses lebih luas bagi pelaku usaha kreatif, baik dalam permodalan, pelatihan, hingga pemasaran produk ke tingkat nasional maupun internasional," lanjutnya. 

Usulan tersebut disampaikan Mahfud menyusul langkah Kementerian Ekonomi Kreatif yang menetapkan Aceh sebagai salah satu dari 15 wilayah prioritas pengembangan ekonomi kreatif nasional. 

Menurutnya, masuknya Aceh dalam 15 15 wilayah prioritas pengembangan ekonomi kreatif nasional, menjadi momentum besar bagi Aceh untuk memperkuat sektor ekonomi kreatif sebagai motor pertumbuhan ekonomi daerah.

“Penetapan Aceh sebagai wilayah prioritas adalah langkah strategis yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Ekonomi kreatif bukan lagi sekadar sektor pendamping, tapi sudah terbukti menjadi salah satu pilar utama perekonomian nasional. Dengan kekayaan budaya, seni, kuliner, kriya, hingga fesyen berbasis kearifan lokal, Aceh memiliki potensi besar untuk bersaing di tingkat nasional dan global,” ungkapnya. 

Mahfudz mejelaskan, ekonomi kreatif telah menjadi kekuatan utama dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kemenparekraf, sektor ini menyumbang 7,8 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, dengan nilai mencapai Rp1.300 triliun pada 2023, serta menyerap lebih dari 23 juta tenaga kerja. 

Sebagai bentuk dukungan konkret, kata Mahfudz, Gekrafs Aceh juga menawarkan roadmap untuk mendukung pembentukan Badan Ekonomi Kreatif Aceh. Peta jalan ini mencakup strategi pengembangan industri kreatif, peningkatan daya saing pelaku usaha, serta langkah-langkah kolaboratif antara pemerintah, komunitas, dan sektor swasta.(ra)