Berita Banda Aceh

Over Kapasitas, Jadi Masalah Setiap Lapas dan Rutan di Aceh, Ini Penyebabnya

Overcrowded atau kelebihan kapasitas hunian menjadi persoalan yang dihadapi setiap lapas dan rutan di Aceh.

Penulis: Indra Wijaya | Editor: Amirullah
For Serambinews.com
OVER KAPASITAS – Anggota Komisi XIII DPR RI yang hadir dalam RDP tersebut menyampaikan bahwa mereka datang untuk menyerap aspirasi dari masyarakat dan pemangku kepentingan di daerah. Mereka menilai masalah overcrowded perlu menjadi perhatian bersama karena berdampak luas, baik dari sisi pembinaan narapidana maupun keamanan. 

Laporan Indra Wijaya | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Overcrowded atau kelebihan kapasitas hunian menjadi persoalan yang dihadapi setiap lapas dan rutan di Aceh.

Salah satu penyebab utama overcrowded adalah perubahan status beberapa cabang Rutan menjadi Lapas Kelas IIB. Namun, perubahan ini tidak diiringi dengan peningkatan fasilitas dan sumber daya manusia.

"Persoalan overcrowded atau kelebihan kapasitas hunian menjadi tantangan terbesar saat ini," kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Aceh, Yan Rusmanto, saat RDP dengan Komisi XIII DPR RI di Banda Aceh, Kamis (10/4/2025).

Dikatakan, saat ini banyak Lapas dan Rutan di Aceh yang mengalami kelebihan kapasitas. Hal tersebut sangat mempengaruhi proses pembinaan dan keamanan.

Ia menjelaskan bahwa perubahan status beberapa cabang Rutan menjadi Lapas Kelas IIB harus dibarengi dengan kesiapan sarana, prasarana, dan SDM.

Selain itu, ia juga menyoroti masalah pemangkasan anggaran yang sangat berdampak pada kegiatan Pemasyarakatan. Menurutnya, anggaran yang terbatas membuat proses mutasi narapidana menjadi terhambat.

"Mutasi narapidana adalah salah satu cara untuk mengurangi overcrowded, tapi kalau tidak ada anggaran, prosesnya jadi sulit dilakukan," jelasnya.

Yan berharap agar DPR RI dapat membantu mendorong peningkatan anggaran, terutama untuk kegiatan yang berkaitan langsung dengan pengurangan kepadatan hunian di Lapas dan Rutan. Ia juga meminta agar pemerintah pusat memperhatikan kebutuhan daerah dalam pengambilan keputusan.

"Kami harap ada kebijakan yang berpihak pada kebutuhan riil di lapangan," tegasnya.

Baca juga: Besaran Gaji ke-13 ASN Lengkap dengan 7 Tunjangan Setelah THR Lebaran, Berikut Rinciannya

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved