Dana Program Makan Siang Gratis Diduga Terjadi Penggelapan, Ada Pemotongan Rp 2.500 Per Porsi

Dana Program Makan Siang Gratis Diduga Terjadi Penggelapan, Ada Pemotongan Rp 2.500 Per Porsi

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Program makan siang gratis yang diluncurkan pemerintah untuk mendukung gizi anak sekolah kini tengah menjadi sorotan publik. 

Dugaan penggelapan dana mencuat setelah ditemukan adanya pemotongan sebesar Rp 2.500 dari setiap porsi makanan.

Salah satu mitra dapur di Kalibata, Jakarta Selatan, melaporkan adanya dugaan penggelapan dana Makan Bergisi Gratis (MBG) sebesar Rp 975.375.000.

Penggelapan dana tersebut diduga dilakukan Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN). 

Yayasan tersebut bekerjasama dengan mitra dapur di Kalibata yang dikelola Ira Mesra dalam menyediakan makanan untuk program makan siang gratis.

Namun, usai dua tahap menyediakan makanan program tersebut, mitra dapur yang dikelola Ira Mesra tidak kunjung dibayar oleh Yayasan MBN.

Tidak hanya itu, dalam kerjasama ini juga terjadi perubahan sepihak terhadap harga kontrak per porsi makanan di tengah masa operasional program.

Kuasa hukum Ira, Danna Harly, mengungkapkan, bahwa permasalahan mulai muncul pada Senin, (24/3/2025).

Saat itu Ira mengetahui adanya perbedaan nilai anggaran untuk kategori penerima makanan, seperti anak-anak PAUD, TK, RA, dan SD.

Dalam kontrak awal, harga disepakati sebesar Rp15.000 per porsi. 

Namun, di tengah pelaksanaan, pihak yayasan secara sepihak mengubah sebagian harga menjadi Rp13.000 per porsi.

Tak hanya itu, hak Ira sebagai mitra dapur juga mengalami pemotongan sebesar Rp2.500 per porsi, baik dari harga awal Rp15.000 maupun harga baru Rp13.000.

Hal ini menyebabkan nilai yang diterima menjadi hanya Rp12.500 atau Rp10.500 per porsi, meski dalam praktiknya, seluruh operasional tetap ditanggung penuh oleh pihak dapur.

"Setelah ada pengurangan, hak kami sebagai mitra dapur masih dipotong sebesar Rp2.500,”

“Jadi dari Rp15 ribu dipotong 2.500 menjadi Rp12.500 dan dari Rp13 ribu dipotong pula Rp2.500 setiap porsinya," ungkap Harly, Selasa, (15/4/2025), dikutip dari Kompas.com.

Harly, menjelaskan bahwa kliennya telah bekerja sama dengan Yayasan MBN dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sejak Februari hingga Maret 2025.

Dalam periode tersebut, dapur MBG Kalibatra telah memproduksi sekitar 65.025 porsi makanan, namun tidak mendapat pembayaran satupun dari yayasan.

Menurut Harly, Badan Gizi Nasional (BGN) telah mencairkan dana sebesar Rp386.500.000 kepada Yayasan MBN. 

Namun, hingga kini Ira belum menerima pembayaran sepeser pun.

Bahkan, saat mencoba menagih haknya, pihak yayasan justru menyatakan bahwa Ira masih memiliki kekurangan bayar senilai Rp45.314.249 dengan dalih adanya kebutuhan lapangan.

Padahal, seluruh biaya operasional mulai dari bahan pangan, sewa tempat, listrik, kendaraan, peralatan dapur, hingga gaji juru masak, ditanggung sendiri oleh dapur MBG Kalibata yang dikelola Ira.

Karena tidak ada kepastian pembayaran, dapur MBG Kalibata yang dikelola Ira akhirnya berhenti beroperasi, dan Ira memutuskan mengakhiri kemitraannya dengan program MBG.

"Saya sudah somasi, sudah ajukan hak tagih dan sudah ke BGN untuk mengonfirmasi ini dan sampai sekarang belum ada,”

“Maka dari itu kami sudah siapkan untuk langkah hukum baik gugatan maupun laporan polisi," kata Harly.

Akibat kasus ini, Ira mengalami kerugian hampir Rp1 miliar, tepatnya Rp975.375.000, dan memutuskan menempuh jalur hukum.

Ira resmi melaporkan Yayasan MBN ke Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan penggelapan dana.

Laporan tersebut teregistrasi dengan nomor LP/B/1160/IV/2025/SPKT/Polres Metro Jaksel/Polda Metro Jaya tertanggal 10 April 2025.

Kasus ini memunculkan keprihatinan soal pengelolaan dana bantuan sosial, serta lemahnya sistem pengawasan dan pelaporan.

Harly mendesak BGN untuk segera turun tangan untuk mengambil langkah tegas terkait kasus ini.

"Tapi, yang paling penting sekarang bagaimana BGN memfasilitasi masalah ini," kata Harly. (*)