Darwati A Gani Prihatin terhadap Melonjaknya Kasus Homo dan HIV di Aceh, Sebut Itu Alarm Kemanusiaan

Laporan Yarmen Dinamika l Banda Aceh 

SERAMBINEWS.COM  - Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal Aceh, Darwati A Gani mengaku sangat prihatin atas meningkatnya kasus HIV/AIDS di Aceh, khususnya di Banda Aceh.

Data terbaru yang dirilis oleh Dinas Kesehatan Aceh menunjukkan bahwa dalam 20 tahun terakhir kasus HIV  di provinsi ini mencapai 1.735 orang dan jika dilihat data  2025 terungkap probabilitas penderita HIV naik secara siginifikan, yaitu 20-30 orang per bulan.

"Mririsnya, lebih dari separuh kasus tersebut disebabkan oleh hubungan sesama jenis. Terutama lelaki seks lelaki (LSL)," kata Darwati,  Minggu (20/4/2025) sore.

"Namun, saya melihat, ini bukan hanya sekadar angka, melainkan sebuah alarm kemanusiaan dan sosial yang sangat serius, yang harus kita sikapi secara menyeluruh dari berbagai perspektif, baik dari sisi kebijakan publik, pendidikan, maupun nilai-nilai agama yang menjadi fondasi masyarakat Aceh," ujarnya. 

Baca juga: Senator Darwati A Gani Bantu Pemulangan 2 Pemuda Aceh Korban TPPO dari Myanmar Hingga Tiba Bireuen

Pernyataan itu disampaikan Darwati menanggapi pemberitaan Serambinews.com berjudul "Pasangan Gay Meningkat, Lesbi pun Ada, Aceh Terancam Dilanda Tsunami AIDS" yang dipublikasi Minggu pagi.

Menurut Darwati, peningkatan kasus ini tidak bisa dianggap sebagai persoalan individu semata, melainkan telah menjadi isu kesehatan masyarakat yang berdampak luas.

"Perlu diakui, di satu sisi kita melihat adanya kemajuan dalam pendataan dan deteksi kasus. Namun, di sisi lain, kita juga dihadapkan pada tantangan serius, seperti hilangnya 135 penderita HIV  dari sistem pemantauan atau lost to follow-up sebagaimana diungkap oleh Dinkes Kota Banda Aceh pada Desember 2024 lalu," ujarnya.

Baca juga: VIDEO - Darwati A Gani Dampingi Anak Yatim Belanja Baju Baru di Pidie, Digalang Sahabat Duafa

Hal ini, lanjut Darwati, tentu menjadi indikator bahwa masih perlu diperkuat sistem layanan kesehatan, pendampingan, serta jejaring pemulihan dan pengobatan, agar para penderita dapat tertangani dengan baik.

Masyarakat pun tidak merasa resah dengan kondisi tersebut. Masyarakat juga merasa cukup lega karena mengetahui bahwa pemerintah daerah berserta stakeholdernya bekerja dalam menangani permasalahan ini. 

Oleh karena itu, lanjut  Darwati, dari perspektif kebijakan publik, kinilah saatnya kita mengevaluasi ulang dan memperkuat respons pemerintah daerah dalam menangani HIV/AIDS di Aceh.

Pemerintah daerah, menurut Darwati, memang telah melakukan berbagai upaya seperti sosialisasi dan penyediaan layanan pengobatan.  Namun, langkah-langkah tersebut masih terfragmentasi dan perlu diperkuat untuk menjangkau akar persoalan.

"Kita perlu membangun sistem yang lebih integratif, di mana Dinas Kesehatan dan Dinas Syariat Islam Aceh, serta lembaga pendidikan, tokoh adat, dan komunitas lokal duduk bersama menyusun langkah strategis yang menyatukan antara pendekatan medis, edukatif, dan nilai-nilai moral masyarakat Aceh," sarannya.

"Dari sisi pendidikan, saya meyakini bahwa pencegahan HIV/AIDS harus dimulai sejak dini.

Data menunjukkan bahwa kelompok usia paling terdampak adalah mereka yang berada pada rentang usia produktif, yaitu 17 hingga 30 tahun.