Ini Hasil Pertemuan HRB dengan Mentan, Permohonan Lahan PSR 1.000 Ha Dialihfungsikan ke Jagung

Laporan Khalidin Umar Barat | Jakarta

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Pertanian (Kementan) RI menyetujui permohonan lahan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) seluas 1.000 hektare (ha), dialihfungsikan untuk tanaman jagung.

Persetujuan tersebut disampaikan saat Menteri Pertanian (Mentan), Amran Sulaiman menerima audensi Wali Kota Subulussalam, Haji Rasyid Bancin atau HRB bersama sejumlah kepala daerah lainnya, Kamis (24/4/2025), di Kantor Kementerian Pertanian RI.

Dalam keterangan persnya kepada Serambinews.com, Wali Kota Subulussalam, Haji Rasyid Bancin mengajukan sejumlah usulan pada Menteri Pertanian RI, Amran Sulaiman.

"Salah satu usulan yang langsung disetujui dan ditindaklanjuti adalah permohonan lahan PSR 1.000 ha, dialihfungsikan menjadi lahan jagung," kata HRB kepada Serambinews.com.

Untuk program ini, kata HRB, Kementan juga akan membantu benihnya. 

Pemko Subulussalah melalui Dinas Pertanian diminta segera bergerak untuk meninjaklanjuti. 

Terkait dengan hal ini, HRB pun meminta Distanbunkan Kota Subulussalam segera berkoordinasi dengan Kementan agar program tersebut secepatnya terlaksana.

"Saya minta Kepala Distanbunkan Subulussalam segera menindaklanjuti, berkoordinasi dengan Kementan. Jika ini berhasil maka tahun depan akan ditambah luasannya," ujar HRB.

Menurut HRB, program pengembangan jagung ini menjadi langkah strategis daerah dan selaras dengan 4 program utama pemerintah.

Ada pun empat program utama Pemerintahan Prabowo Subianto yakni: swasembada, hilirisasi, makanan bergizi, dan ketahanan energi. 

Untuk mendukung ketahanan pangan di Kota Subulussalam, HRB juga memohon bantuan alat pertanian berupa traktor modern mulai berkapasitas kecil hingga besar.

Usulan berupa traktor roda 2 (traktor tangan), traktor roda 4, traktor mikro, traktor mini, traktor sedang, dan traktor besar.

Untuk usulan ini, kata HRB, masih menunggu proses dari Kementan RI.

Namun ada beberapa permohonan lain yang disampaikan HRB untuk kemajuan pertanian Kota Subulussalam namun belum dapat disetujui karena berbagai pertimbangan. 

HRB pun mengakui sosok Mentan Amran Sulaiman sebagai sosok yang bersahaja, namun tegas dan tidak basa-basi. 

Buktinya, lanjut HRB, sesuatu usulan yang dinilainya berpotensi bermasalah langsung ditolaknya, juga program-program yang belum jelas hasilnya. 

Mentan Amran, kata HRB, hanya mengabulkan usulan program yang jelas dan hasilnya prospektif.

Di sisi lain, Mentan Amran berpesan, agar semua pihak menjaga kondusivitas. 

Jangan sampai kerja keras kepala daerah dan pejabat lainnya dikotori oleh demo destruktif. 

Sebab, jika ini terjadi maka para investor dipastikan lari. 

Bantuan program pemerintah juga akan dibatalkan.

Menurut data Kementan RI, ada beberapa daerah yang sering demo yakni Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, DKI Jakarta, dan Aceh. 

Terhadap hal ini, Mentan Amran bertindak tegas.

Jika akan memberi program tapi didemo maka akan langsung dihentikan, dialihkan ke daerah lain. 

Ini pula yang telah dilakukan di Sulawesi. 

Maka Mentan meminta agar program yang sudah disetujui Kementan RI jangan dikotori dengan demo penolakan. 

Pemerintah membuat program bertujuan meningkatkan kesejahteraan warga, namun jika ditolak maka pemerintah akan menarik kembali program tersebut. 

Mentan tidak mau menghabiskan waktu untuk berdiskusi, akan banyak waktu produktif yang terbuang. 

"Maka tugas pemerintah daerah adalah membuat kondisi warga kondusif, aman, dan tidak mudah terprovokasi," tandas HRB.

Mentan Amran juga berpesan kepada HRB agar terus melakukan percepatan di Kota Subulussalam. 

Amran mencontohkan, capaian Kementan yang berhasil meningkatkan serapan Bulog terhadap produksi padi sebesar 2.000 persen, selama kepemimpinannya yang mendapat apresiasi khusus dari Presiden Prabowo.(*)