Wagub Sentil Perusahaan PKS di Aceh, CPO-nya Masih Dibawa ke Medan

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menyentil para pengusaha industi kelapa sawit di Aceh yang dinilai masih sangat tergantung pada provinsi tetangga.

Hal itu diungkap Wagub Fadhlullah dalam sambutannya saat membuka acara Simposium Ekonomi yang digelar oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Aceh bekerja sama dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) Regional Aceh, di Aula Lantai 8 Gedung Landmark BSI, Kamis (24/4/2025).

Wagub yang akrab disapa Dek Fadh ini mengatakan, pola ekonomi lama para pengusaha Aceh yang masih bergantung kepada provinsi tetangga, terus merugikan Aceh, terutama dalam industri kelapa sawit. 

“Ada 70 perusahaan PKS (pabrik kelapa sawit) di Aceh, tapi CPO-nya selalu dibawa ke Medan. Setiap hari truk-truk itu merusak jalan kita. Kita rugi, semua masih ditentukan oleh Medan,” ungkap Wagub seperti dirilis siaran pers PWI Aceh.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Aceh, Safuadi, mengungkapkan selama ini Aceh setiap tahunnya rugi Rp372 miliar akibat proses ekspor crude palm oil (CPO) atau minyak mentah sawit yang dilakukan lewat pelabuhan di Sumatera Utara.

Menurut Safuadi, berdasarkan data Distanbun Aceh per Oktober 2024, produksi CPO Tanah Rencong telah menembus angka 1 juta ton per tahun. 

Meski komoditas ini menjadi tulang punggung ekspor nonmigas provinsi Aceh, hanya sekitar 70 ribu ton atau tujuh persen yang diekspor melalui pelabuhan lokal seperti Krueng Geukuh di Aceh Utara dan Calang di Aceh Jaya.

Sementara sisanya, sekitar 930 ribu ton, masih harus diangkut dengan truk tangki sejauh ratusan kilometer menuju pelabuhan ekspor di Sumatra Utara.

“Jika seluruh CPO diekspor dari pelabuhan Aceh, bea keluar yang kini dinikmati provinsi lain akan berpindah ke Aceh dan nilainya bisa ratusan miliar. Dan akan berdampak pada  hitungan Dana Bagi Hasil (DBH) bagi Aceh,” ujar Safuadi, Selasa (22/4/2025).

Baca juga: Aceh Kekurangan Eksportir, Potensi CPO Lepas ke Sumatera Utara

Dalam Simposium Ekonomi di Landmark BSI di Banda Aceh pagi tadi, Wagub Fadhlullah menyatakan, di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Muzakir Manaf-Fadhlullah (Mualem-Dek Fadh), Aceh akan lebih mandiri dan tidak lagi bergantung pada provinsi tetangga.  

“InsyaAllah dalam waktu dekat, kita akan putus ranting ketergantungan itu. Kita ingin Aceh ekspor langsung dari tanahnya sendiri,” lanjut Dek Fadh, penuh optimisme.

Apresiasi kepada BSI dan PWI

Fadhlullah, yang hadir pada acara tersebut mewakili Gubernur Aceh Muzakir Manaf, pada kesempatan itu juga memberikan apresiasi tinggi kepada BSI dan PWI.

Wagub Fadhlullah menegaskan bahwa peran wartawan menjadi kunci arah pembangunan dan ekonomi Aceh ke depan. 

Menurutnya, saat ini Aceh sedang menapaki jalur strategis menuju kemandirian ekonomi.

“UMKM ini tercantum dalam visi misi kami. Ke depan, seluruh perusahaan yang beroperasi di Aceh juga harus membuka rekening di Aceh. Ini bagian dari strategi kedaulatan ekonomi daerah,” ujar Fadhlullah dalam pidatonya.

Di hadapan Ketua dan Sekretaris PWI se-Aceh dan puluhan wartawan lintas media, Wagub menjelaskan bahwa kekayaan letak geografis Aceh yang sangat strategis, ternyata belum dimanfaatkan secara maksimal.

"Padahal, semua jalur penerbangan dan kapal harus melewati Aceh. Dari segi letak geografis, seharusnya kita tidak boleh miskin,” kata Dek Fadh.

Selain penguatan infrastruktur ekonomi, Fadhlullah juga menyinggung rencana investasi besar dari Mubadala, perusahaan asal Uni Emirat Arab. Ia menyebut investasi ini akan membuka babak baru bagi pembangunan industri dan lapangan kerja di Aceh.

“Dengan kehadiran Mubadala, kita berharap insyaallah nantinya akan lahir investasi yang benar-benar menguntungkan rakyat Aceh,” harapnya.
Wagub Aceh berharap simposium ini menjadi momen sinergitas antara PWI Aceh dan BSI, untuk menjadikan wartawan sebagai pengawas independen atas jalannya pembiayaan  UMKM di seluruh Aceh.

Dengan semangat kolaboratif dan visi kemandirian ekonomi yang semakin terang, Aceh kini melangkah menuju babak baru pembangunan ekonomi yang lebih berdaulat dan berkeadilan.

Baca juga: CPO Aceh ke Belawan Akibat Minimnya Eksportir Lokal

Baca juga: Aceh Rugi Rp 372 Miliar/Tahun Gegara Ekspor CPO Lewat Sumut

Dihadiri Pejabat Penting

Simposium Ekonomi yang digelar di Aula Lantai 8 Gedung Landmark BSI, Kamis 24 April 2025, dihadiri puluhan wartawan dari berbagai media, termasuk Ketua dan Sekretaris PWI se-Aceh.

Acara ini turut dihadiri para pejabat penting di Aceh, di antaranya Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Regional CEO BSI Aceh Wachjono, serta para kepala dinas dan pimpinan lembaga terkait.

Hadir juga mitra kerja PWI seperti Kadisbudpar Aceh Almuniza Kamal, Kadis Kominsa Aceh Marwan Nusuf, Dirut PT PEMA Mawardi Nur, Kadis Koperasi dan UMKM Aceh Azhari yang sekaligus menjadi narasumber dalam acara simposium.

Turut pula hadir perwakilan Kadin Aceh, perwakilan DPMPTSP Aceh, perwakilan Wali Kota Banda Aceh dan perwakilan Bupati Aceh Besar. Kehadiran mereka menandai pentingnya sinergitas antara media, pemerintah, dan sektor perbankan serta swasta dalam mendorong pertumbuhan UMKM Aceh.

Acara dibuka dengan lantunan ayat suci Alquran oleh Qari Internasional asal Aceh, Ustaz Takdir Feriza, yang kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Himne Aceh.

Pengawasan Media

Ketua PWI Aceh Nasir Nurdin dalam laporannya menekankan pentingnya pengawasan media terhadap alokasi dana pembiayaan UMKM, dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi Aceh.

“Kami para wartawan dari seluruh kabupaten/kota ini akan menjadi mata dan telinga masyarakat. UMKM harus tumbuh, tapi dana yang besar itu juga harus tepat sasaran,” kata Nasir Nurdin.

Ia juga menyatakan bahwa PWI siap menjadi mitra strategis BSI untuk menyukseskan program UMKM, sekaligus menyerahkan barisan wartawan Aceh sebagai garda terdepan pemberitaan ekonomi yang akurat dan edukatif.

Itu sebabnya, Ketua PWI Aceh berharap nantinya akan terbentuk satu grup wartawan yang punya kemampuan menulis berita-berita ekonomi, agar setiap kebijakan dari perbankan tidak menimbulkan kepanikan bagi masyarakat.

"Kami menyerahkan kawan-kawan kami dari lintas media untuk menjadi mitra strategis BSI khususnya untuk memantau perkembangan UMKM di Aceh. Kami juga mohon dukungan dari Pak Wagub," kata Nasir.

Penyaluran KUR

Sementara itu, Regional CEO BSI Aceh Wachjono, dalam presentasinya menyampaikan bahwa BSI telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) melampaui target pemerintah.

Dari penyaluran tersebut, sektor perdagangan menyerap 47 persen, terbanyak jika dibandingkan dengan sektor lainnya. Diikuti oleh pertanian sebesar 27 % , dengan Banda Aceh dan Aceh Besar sebagai penerima terbanyak.

Wachjono sangat berterima kasih atas berbagai pemberitaan media massa di Aceh selama ini, yang terus memberitakan berbagai informasi penting dari BSI kepada masyarakat Aceh.

Ia sangat mengapresiasi peran dari para wartawan yang terus mengedukasi masyarakat mengenai berbagai kebijakan perbankan demi pengembangan ekonomi.

“Mudah-mudahan acara ini membawa keberkahan bagi kita semua,” ucap Wachjono.(*)