Wagub Sentil Perusahaan Sawit

Sementara itu, Regional CEO BSI Aceh Wachjono, dalam presentasinya menyampaikan bahwa BSI telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) melampaui target pemerintah. Dari penyaluran tersebut, sektor perdagangan menyerap 47 persen, terbanyak jika dibandingkan dengan sektor lainnya. Diikuti oleh pertanian sebesar 27 % , dengan Banda Aceh dan Aceh Besar sebagai penerima terbanyak.

Wachjono sangat berterima kasih atas berbagai pemberitaan media massa di Aceh selama ini, yang terus memberitakan berbagai informasi penting dari BSI kepada masyarakat Aceh.

Ia sangat mengapresiasi peran dari para wartawan yang terus mengedukasi masyarakat mengenai berbagai kebijakan perbankan demi pengembangan ekonomi. “Mudah-mudahan acara ini membawa keberkahan bagi kita semua,” ucap Wachjono.(nal)

Ini waktu yang tepat membangun pabrik pengolahan CPO di Aceh. Saya menyarankan lokasinya di barat selatan Aceh (Barsela) dan pantai timur Aceh. Munawar AR, Anggota DPRA

Bangun Pabrik di Barsela dan Pantai Timur

Anggota DPRA, Munawar AR yang akrab disapa Ngoh Wan, memberikan tanggapan terkait kerugian Aceh akibat ekspor Crude Palm Oil (CPO) melalui Sumatera Utara. Ditegaskan Ngoh Wan, yang lebih konyolnya lagi mobil angkutan CPO ini telah merusak infrastruktur jalan di Aceh. Sehingga tiap tahun Aceh menganggarkan uang dari APBA untuk memperbaiki jalan yang rusak, sedangkan PAD masuk ke wilayah lain.

"Ini kerugian yang cukup besar bagi Aceh sehingga harus segera diakhiri. Aceh harus mandiri dengan memanfaatkan semua sumber daya alam (SDA) yang ada untuk rakyat dan pembangunan Aceh," harapnya. Ngoh Wan merekomendasikan agar Gubernur Aceh segera mengambil langkah bijak dan strategis dalam menyikapi persoalan ini.

"Hilangnya potensi pendapatan daerah hingga Rp 372 miliar per tahun merupakan masalah serius yang tidak boleh diabaikan," tegas politisi muda PKB Aceh.  Ngoh Wan menekankan pentingnya pembangunan pelabuhan ekspor CPO di wilayah Aceh agar hasil kekayaan alam bisa memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat setempat.

Ia juga menyorot perlunya kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRA, serta kementerian terkait untuk merealisasikan infrastruktur pendukung, termasuk pelabuhan dan industri hilirisasi sawit. 

"Hal ini bukan hanya soal ekonomi, tapi juga kedaulatan dan kemandirian Aceh dalam mengelola sumber daya alamnya sendiri," tegas Ketua Fraksi PKB di DPRA. Disamping itu, kata Ngoh Wan, sudah waktunya Aceh membangun pabrik yang dapat mengolah CPO menjadi aneka produk. 

Karena CPO bisa diolah menjadi berbagai produk, baik untuk kebutuhan makanan, industri, maupun kosmetik. Produk-produk ini meliputi minyak goreng, margarin, shortening, sabun, deterjen, biodiesel, dan berbagai bahan baku untuk produk makanan olahan seperti mie instan, kue, dan cokelat. 

"CPO juga digunakan dalam pembuatan produk kosmetik seperti lipstik dan lotion.  Jadi sudah waktunya Aceh membangun pabrik sendiri yang bisa menghasilkan berbagai produk-produk olahan dari CPO," ujar Ngoh Wan.

Apalagi, kata Ngoh Wan, data luas lahan kelapa sawit di Aceh mencapai sekitar 470.826 hektar, dengan produksi CPO sekitar 966 ribu ton per tahun, dan bahkan telah menembus angka 1 juta ton per tahun. Lahan sawit ini terbagi antara perkebunan rakyat dan perkebunan perusahaan melalui hak guna usaha (HGU). 

Perkebunan sawit rakyat di Aceh mencapai 263 ribu hektar, sementara lahan sawit milik perusahaan sekitar 220 ribu hektar. "Jadi ini waktu yang tepat membangun pabrik pengolahan CPO di Aceh. Saya menyarankan pabrik pengolahan CPO dibangun di barat selatan Aceh (Barsela), dan pantai timur Aceh mengingat luasnya sebaran kebun sawit di sana," ujar Ngoh Wan. Dampak dari pabrik itu sangat besar untuk Aceh. 

Selain dapat mengolah berbagai produk turunan dari CPO, juga menyerap lapangan kerja yang sangat besar. "Pabrik pengolahan CPO ini dapat menyerap tenaga kerja yang sangat banyak. Makannya Pemerintah Aceh harus mampu memprioritaskan untuk mewujudkan pabrik pengolahan CPO di Aceh," tegas Munawar AR.(adi)