Wagub Sentil Perusahaan Sawit

Ada 70 perusahaan PKS (pabrik kelapa sawit) di Aceh, tapi CPO-nya selalu dibawa ke Medan. Setiap hari truk-truk itu merusak jalan kita. Kita rugi, semua masih ditentukan oleh Medan. Fadhlullah, Wakil Gubernur Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Wakil Gubernur (Wagub) Aceh, Fadhlullah, menyentil para pengusaha industri kelapa sawit di Aceh yang dinilai masih sangat tergantung kepada provinsi tetangga. Hampir semua CPO (crude palm oil) yang dihasilkan dari kelapa sawit itu diekspor ke luar negeri melalui Pelabuhan Belawan di Sumatera Utara. Kritikan tersebut diungkap Wagub Fadhlullah dalam sambutannya saat membuka acara Simposium Ekonomi yang digelar oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Aceh bekerja sama dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) Regional Aceh, di Aula Lantai 8 Gedung Landmark BSI, Kamis (24/4/2025).

Wagub yang akrab disapa Dek Fadh ini mengatakan, pola ekonomi lama para pengusaha Aceh yang masih bergantung kepada provinsi tetangga, terus merugikan Aceh, terutama dalam industri kelapa sawit. “Ada 70 perusahaan PKS (pabrik kelapa sawit) di Aceh, tapi CPO-nya selalu dibawa ke Medan. Setiap hari truk-truk itu merusak jalan kita. Kita rugi, semua masih ditentukan oleh Medan,” ungkap Wagub.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Aceh, Safuadi, mengungkapkan selama ini Aceh setiap tahunnya rugi Rp 372 miliar akibat proses ekspor crude palm oil (CPO) atau minyak mentah sawit yang dilakukan lewat pelabuhan di Sumatera Utara. Menurut Safuadi, berdasarkan data Distanbun Aceh per Oktober 2024, produksi CPO Tanah Rencong telah menembus angka 1 juta ton per tahun. 

Meski komoditas ini menjadi tulang punggung ekspor nonmigas provinsi Aceh, hanya sekitar 70 ribu ton atau tujuh persen yang diekspor melalui pelabuhan lokal seperti Krueng Geukuh di Aceh Utara dan Calang di Aceh Jaya.

Sementara sisanya, sekitar 930 ribu ton, masih harus diangkut dengan truk tangki sejauh ratusan kilometer menuju pelabuhan ekspor di Sumatra Utara. “Jika seluruh CPO diekspor dari pelabuhan Aceh, bea keluar yang kini dinikmati provinsi lain akan berpindah ke Aceh dan nilainya bisa ratusan miliar. Dan akan berdampak pada hitungan Dana Bagi Hasil (DBH) bagi Aceh,” ujar Safuadi, Selasa (22/4/2025).

Dalam Simposium Ekonomi di Landmark BSI di Banda Aceh kemarin, Wagub Fadhlullah menyatakan, di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Muzakir Manaf-Fadhlullah (Mualem-Dek Fadh), Aceh akan lebih mandiri dan tidak lagi bergantung pada provinsi tetangga. “InsyaAllah dalam waktu dekat, kita akan putus ranting ketergantungan itu. Kita ingin Aceh ekspor langsung dari tanahnya sendiri,” lanjut Dek Fadh, penuh optimisme.

Apresiasi 

Fadhlullah, yang hadir pada acara tersebut mewakili Gubernur Aceh Muzakir Manaf, pada kesempatan itu juga memberikan apresiasi tinggi kepada BSI dan PWI. Wagub Fadhlullah menegaskan bahwa peran wartawan menjadi kunci arah pembangunan dan ekonomi Aceh ke depan. Menurutnya, saat ini Aceh sedang menapaki jalur strategis menuju kemandirian ekonomi.

“UMKM ini tercantum dalam visi misi kami. Ke depan, seluruh perusahaan yang beroperasi di Aceh juga harus membuka rekening di Aceh. Ini bagian dari strategi kedaulatan ekonomi daerah,” ujar Fadhlullah dalam pidatonya.

Di hadapan Ketua dan Sekretaris PWI se-Aceh dan puluhan wartawan lintas media, Wagub menjelaskan bahwa kekayaan letak geografis Aceh yang sangat strategis, ternyata belum dimanfaatkan secara maksimal. "Padahal, semua jalur penerbangan dan kapal harus melewati Aceh. Dari segi letak geografis, seharusnya kita tidak boleh miskin,” kata Dek Fadh.

Selain penguatan infrastruktur ekonomi, Fadhlullah juga menyinggung rencana investasi besar dari Mubadala, perusahaan asal Uni Emirat Arab. Ia menyebut investasi ini akan membuka babak baru bagi pembangunan industri dan lapangan kerja di Aceh.

“Dengan kehadiran Mubadala, kita berharap insyaallah nantinya akan lahir investasi yang benar-benar menguntungkan rakyat Aceh,” harapnya.

Wagub Aceh berharap simposium ini menjadi momen sinergitas antara PWI Aceh dan BSI, untuk menjadikan wartawan sebagai pengawas independen atas jalannya pembiayaan UMKM di seluruh Aceh. Dengan semangat kolaboratif dan visi kemandirian ekonomi yang semakin terang, Aceh kini melangkah menuju babak baru pembangunan ekonomi yang lebih berdaulat dan berkeadilan.

Penyaluran KUR