Bupati Aceh Utara Bersama DPRK Temui Menteri dan Anggota DPR RI di Jakarta

Laporan Jafaruddin l Aceh Utara

SERAMBINEWS.COM, LHOKSUKON – Untuk mendorong percepatan pembangunan di Aceh Utara, Bupati H. Ismail A. Jalil, SE, MM—yang akrab disapa Ayahwa—melakukan serangkaian pertemuan strategis dengan sejumlah menteri dan anggota DPR RI di Jakarta.

Langkah ini dilakukan Ayahwa usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ia melanjutkan agenda dengan menemui pejabat tinggi negara, termasuk Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Menekraf) Teuku Riefky Harsya, yang didampingi oleh Staf Khusus Riyan Firmansyah.

Þ pertemuan tersebut, Ayahwa memaparkan berbagai program prioritas pembangunan Aceh Utara, didampingi Ketua DPRK Aceh Utara Arafat Ali, SE, dan para wakil ketua Jirwani Ibnu, SE, Drs As'adi, serta Aidi Habibi, AR.

Ia juga menguraikan potensi lokal dari sektor kriya, kuliner, hingga seni pertunjukan, serta tantangan yang dihadapi pelaku ekonomi kreatif daerah, termasuk akses pembiayaan, pelatihan, dan pemasaran digital.

"Menteri ekraf sangat responsif terhadap usulan program percepatan pembangunan Aceh Utara, apalagi kami hadir lengkap dengan unsur legislatif dan perangkat daerah," ujar Ayahwa melalui sambungan telepon, Rabu malam (30/4/2025).

Selain Menekraf, Ayahwa juga melakukan pertemuan khusus dengan anggota DPR RI Ir H TA Khalid.

Dalam pertemuan yang turut dihadiri Sekda Aceh Utara Dr A Murtala, M.Si, serta sejumlah kepala dinas strategis seperti Kepla BPKD Nazar Hidayat, Inspektur Andrea Zulfa, dan Kepala Bappeda Drs Adami.

Bupati menjajaki peluang kolaborasi pembangunan dan investasi untuk wilayah Aceh Utara.

Beberapa program yang telah mendapatkan sinyal dukungan pusat di antaranya: 

Pembangunan pagar pelindung gajah sepanjang 15 km di jalur Langkahan–Paya Bakong. 

Lanjutan pembangunan Monumen Malikussaleh, Pengembangan saluran tersier irigasi dan infrastruktur pertanian.

Perluasan Lapas Lhoksukon dan Peningkatan akses Jalan Nasional Lintas Aceh.

Ayahwa juga menyebutkan adanya pembahasan awal terkait program transmigrasi dengan Kementerian Transmigrasi RI.