Penambahan 4 Batalyon TNI di Aceh Dinilai Bertentangan dengan Perjanjian Damai RI-GAM

Selain itu lajut Tgk Muharuddin, saat ini di wilayah Kodam Iskandar Muda telah terbentuk 13 Batalyon yang tersebar di sejumlah kabupaten/kota. 

"Untuk memperkuat pertahanan wilayah serta untuk mengintegrasikan program-program pertahanan dengan pembangunan nasional di Aceh, cukup dengan memperkuat tentara organik yang berada di Aceh, tanpa harus membentuk Batalyon baru. Mengingat juga jumlah personel TNI di Aceh dari tahun ke tahun terus bertambah, melalui perekrutan baik tingkat tamtama dan bintara serta perwira," jelasnya.

Tgk Muharuddin juga menilai, masyarakat Aceh saat ini masih dalam situasi trauma pascakonflik.

Sehingga mobilisasi pasukan dan penambahan batalyon justru akan semakin membuat trauma masyarakat, mengingat situasi Aceh yang semakin damai dan kondusif.

Terkait persoalan ini, Tgk Muharuddin meminta Kementerian Pertahanan RI untuk mengkaji ulang wacara pembangunan empat batalyon tersebut.

"Kami berharap Pemerintah Pusat yang dalam hal ini, Kementerian Pertahanan RI untuk dapat duduk bersama Pemerintah Aceh, DPRA dan Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe untuk membahas persoalan ini dan mencari skema atau alternatif lain untuk menjaga pertahanan Indonesia di wilayah ujung paling barat ini," pungkasnya. 

Sebelumnya, kementerian Pertahanan RI berwacana akan membangunan empat YTP dalam wilayah jajaran Kodam IM, yakni di Pidie, Nagan Raya, Aceh Tengah, dan Aceh Singkil. (*)

Baca juga: Dekan Fakultas Pertanian Unimal Dukung Penambahan 4 Batalyon di Aceh, Baidhawi: Buka Lapangan Kerja