Jarnas98 Minta Elit Aceh tidak Gegabah Tolak Penambahan 4 Batalyon Baru, Begini Penjelasannya

Pertama, tidak memberi ruang bagi kembalinya militerisme, yaitu keterlibatan atau intervensi militer dalam berbagai urusan pemerintahan sipil yang menjalankan amanah konstitusi, dan dipilih secara demokratis oleh rakyat.

Selanjutnya, tidak berulangnya tren kekerasan oleh tentara terhadap rakyat. 

Hal ini tentu harus dijamin dengan hilangnya praktek impunitas, ataupun tegaknya hukum tanpa pandang bulu bagi siapapun prajurit TNI yang terbukti melakukan pelanggaran hukum dan tindak kekerasan.

“Jangankan tentara yang profesional, terlatih dan dipersenjatai dengan baik, ormas yang gandrung menggunakan seragama militer sekalipun akan menjadi perusak demokrasi bila terus dibiarkan bertindak seenaknya tanpa tersentuh hukum,” tukas dia. 

Hendra menambahkan, jika penambahan batalyon itu tidak bisa dibatalkan, maka pihaknya berharap Panglima Kodam Iskandar Muda agar setiap perekrutan personel baru prajurit TNI di Aceh hendaknya memprioritaskan putra-putri Aceh.

Hal ini penting untuk diwujudkan, mengingat angka kemiskinan di Aceh yang masih tergolong tinggi, dan Provinsi Aceh memiliki keistimewaan dan kekhususan dalam melaksanakan nilai-nilai syariah Islam dalam setiap sendi kehidupannya. 

“Maka, pengutamaan putra-putri Aceh dalam setiap perekrutan personel TNI di Aceh, di samping secara otomatis akan menurunkan angka kemiskinan, sekaligus memudahkan institusi TNI dalam memperkuat penerapan dontrin pertahanan negara, yang modern dan menyatu dengan nilai-nilai dan budaya yang dianut oleh masyarakat Aceh,” pungkasnya.(*)