MaTA Desak Pemerintah Aceh segera Buka Tender Proyek 2025

“Tendernya sudah bisa dibuka, walaupun misalnya uangnya belum ada, ini untuk mempercepat proses. Jadi perencanaannya sudah bisa dimulai. Misalnya ada paket A yang memang wajib harus dibangun di 2025 ini, jadi saya pikir ini harus bisa dimulai,” kata Alfian kepada Serambinews.com, Selasa (13/5/2025). 

Laporan Rianza Alfandi | Banda Aceh 

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian, mendesak Pemerintah Aceh untuk segera membuka tender proyek-proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2025. 

Desakan ini disampaikan Alfian, mengingat hingga pertengahan Mei 2025 belum ada satu proyek pun yang dilelang.

Kondisi ini dikhawatirkan bakal berdampak buruk terhadap pembangunan Aceh di tahun 2025.

“Tendernya sudah bisa dibuka, walaupun misalnya uangnya belum ada, ini untuk mempercepat proses. Jadi perencanaannya sudah bisa dimulai. Misalnya ada paket A yang memang wajib harus dibangun di 2025 ini, jadi saya pikir ini harus bisa dimulai,” kata Alfian kepada Serambinews.com, Selasa (13/5/2025). 

Alfian mengungkap, persoalan keterlambatan realisasi APBA 2025 ini berpunca pada jajaran pemerintah pusat, yang hingga saat ini belum melakukan transfer Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). 

“Berdasarkan jaringan kami di level nasional, bahwa anggaran transfer itu tidak hanya dialami oleh pemerintah Aceh, tapi juga provinsi lainnya. Jadi, ada persoalan serius dalam pengelolaan anggaran APBN kalau kita lihat dengan kondisi saat ini,” ujarnya. 

Alfian menilai kondisi ini merupakan hambatan serius, lantaran berdampak pada pembangunan daerah.

Baca juga: Telat Tender, Proyek DAK Jembatan Rp 4,3 Miliar di Abdya Gagal Dibangun, Warga Sangat Menyayangkan

Untuk itu, ia mendorong Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh harus aktif memastikan kondisi APBA 2025 ini.

Termasuk membangun komunikasi intens dengan pemerintah pusat. 

“Karena ini kan sudah pertengahan bulan Mei, dan kita juga melihat bahwa sangat berpotensi anggaran Aceh 2025 ini akan mengalami silpa kembali,” lanjutnya. 

Di sisi lain, Alfian juga mendorong para senator Aceh yang ada di pusat yakni, DPR RI dan DPD RI untuk bersuara gura mempertajam dan mempercepat proses anggaran ke Aceh. 

“Yang perlu dilakukan sebenarnya adalah adanya tekanan, pressure dari eksekutif termasuk DPR RI. Saya pikir DPR RI yang dari Aceh juga perlu bersuara soal ini, jangan dibiarkan begini saja,” jelasnya.

“Karena kalau kita lihat dalam konteks penganggaran APBN, soal dana transfer ini tidak ada masalah sebenarnya, tapi ada kebijakan yang APBN itu diperuntukkan untuk Danantara cukup besar sehingga berpengaruh terhadap dana yang harus ditransfer ke daerah,” pungkasnya. (*)

Baca juga: Sejak 11 Desember 2023 Pemkab Aceh Jaya Mulai Tender Proyek, Total Capai Belasan Miliar