Komisi III Kunker ke PLTU Nagan Raya, Dorong Optimalisasi Kontribusi untuk PAA dan Kesejahteraan

SERAMBINEWS.COM - Komisi III DPRA, Jumat (16/5/2025), melakukan kunjungan kerja ke Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 1 dan 2 PLN Nusantara Power Nagan Raya.

Kunjungan ini dipimpin langsung oleh para anggota Komisi III DPRA dan disambut oleh manejer dan jajaran manajemen PLTU.

Sekretaris Komisi III DPRA dari Partai Gerindra, Hadi Surya mengatakan, kunjungan difokuskan pada evaluasi kontribusi PLTU terhadap Pendapatan Asli Aceh (PAA).

Termasuk juga keberpihakan PLTU terhadap pengusaha lokal, serta komitmen lingkungan dalam operasional pembangkit. 

Komisi III DPRA menilai bahwa PLTU sebagai infrastruktur vital energi di Aceh harus membawa manfaat ekonomi yang lebih signifikan bagi daerah dan masyarakat sekitar.

Menurut Hadi Surya, kunjungan ini menjadi momentum untuk mendorong PLTU agar lebih transparan dan inklusif dalam pengelolaan energi serta dampaknya terhadap pembangunan daerah. 

“Aceh memiliki kewenangan khusus dalam pengelolaan sumber daya alam dan energi,"

"Sudah saatnya PLTU tidak hanya menjadi sumber listrik, tapi juga menjadi penopang pendapatan daerah, membuka lapangan kerja, dan memberdayakan pengusaha lokal,"

"Kami ingin melihat manfaat yang lebih nyata,” kata Hadi Surya di sela-sela rapat kerja.

Baca juga: VIDEO - Truk Pengangkut Brondolan Terguling, Arus Lalu Lintas ke Medan Dialihkan

Baca juga: 44 Kasus HIV Baru di Banda Aceh Sepanjang 2025, Mayoritas Pasien Laki-laki

Komisi III menyoroti bahwa hingga saat ini belum ada skema bagi hasil yang jelas antara PLTU dengan Pemerintah Aceh. 

Selain itu, keterlibatan pengusaha lokal dalam rantai pasok logistik dan jasa dinilai masih sangat minim. 

Hal ini berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi daerah dan berpotensi membuat kesenjangan pembangunan.

Lebih lanjut, isu lingkungan dan keberlanjutan juga menjadi perhatian. 

Komisi III menekankan perlunya peningkatan standar pengelolaan limbah dan pemantauan emisi untuk menjamin bahwa PLTU beroperasi secara ramah lingkungan, sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Taat Regulasi Lingkungan

Komisi III mengapresiasi bahwa PLTU 1 dan 2 Nagan Raya telah memenuhi standar emisi nasional. 

Berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat, emisi Sulfur Dioksida (SO₂) dari PLTU berada di bawah 300 mg/Nm⊃3;, jauh di bawah ambang batas maksimum yang ditetapkan dalam Permen LHK No. 15 Tahun 2019 yaitu 550 mg/Nm⊃3;. 

Hal ini menunjukkan bahwa operasional PLTU relatif ramah lingkungan jika dibandingkan dengan standar nasional.

Komisi III juga mencermati komposisi tenaga kerja yang digunakan. 

Dari total 326 tenaga ahli daya, 56 persen berasal dari Kabupaten Nagan Raya, 32?ri Aceh Barat, dan 12?ri daerah lain di Aceh. 

Baca juga: 2 Pria Pelempar Bom Molotov ke Rumah Warga di Lhokseumawe Ditangkap, Satu DPO

Baca juga: Cerita Andi Terlilit Kabel di Jalan Laksamana Malahayati Aceh Besar, Leher Memar: Kabelnya Kecil

Ini menunjukkan bahwa PLTU sudah memberikan ruang signifikan bagi tenaga kerja lokal. 

Namun Komisi III tetap mendorong peningkatan kapasitas dan jumlah pekerja asal Aceh melalui program pelatihan dan pendidikan vokasi. 

Seperti membuat MoU kerja sama dengan kampus Politeknik Aceh Selatan, kampus vokasi yang ada di pantai Barat Selatan Aceh

Dalam rapat kerja tersebut, Komisi III juga meminta laporan keuangan dan kontribusi fiskal PLTU secara detail. 

Serta mendesak adanya kerja sama lebih erat antara manajemen PLTU dengan Pemerintah Aceh, termasuk peluang bagi Badan Usaha Milik Aceh (PT PEMA) untuk ikut serta dalam pengelolaan atau investasi di sektor energi.

“Kita ingin memastikan bahwa setiap rupiah dari potensi energi ini bisa kembali ke rakyat Aceh dalam bentuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan ekonomi lokal,” tambah Hadi Surya.

Komisi III DPRA akan menindaklanjuti hasil kunjungan ini dalam bentuk rekomendasi kepada Pemerintah Aceh dan mitra strategis di sektor energi sampai ke tingkat pusat.

Seperti Kementrian ESDM dan Komisi XII DPR-RI Bidang Energi, SDA, Lingkungan dan Investasi. 

Baca juga: Sampah Menumpuk, Gaji tak Cukup: Potret Krisis Kebersihan di Pasar Rukoh Banda Aceh

Baca juga: Fakta-fakta Satria Arta, Pecatan TNI AL yang Jadi Tentara Bayaran Rusia, Segini Gajinya Per Bulan

Hal ini merupakan bagian dari komitmen DPRA dalam mengawal pembangunan yang adil, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat Aceh.

Turut hadir dalam kunjungan tersebut, Armiadi, Nurchalis, Hasballah, Edi Sadikin, Anggota Komisi III lainnya dan staf Komisi III DPRA.(*)