Kemelut Bank Aceh Mencuat di Sidang Paripurna DPRA, Sudah Tiga Tahun Auto Pilot

“Perbaikan harus dilakukan secara menyeluruh, dari sisi kepemimpinan, sumber daya manusia, digitalisasi layanan, indikator kinerja utama (KPI), hingga penguatan positioning sebagai bank milik daerah yang modern, prudent, dan menjadi katalisator pembangunan,” tambahnya.

Komitmen semua pemangku kepentingan di Aceh, termasuk Gubernur, DPRA, dan pihak terkait lainnya sangat dibutuhkan untuk mendukung proses transformasi ini. 

Armiyadi juga menyoroti perlunya peninjauan ulang terhadap target kinerja Bank Aceh, termasuk dalam hal profitabilitas, efisiensi, tata kelola perusahaan (GCG), dan penguatan komunikasi internal maupun eksternal.

“Bank Aceh harus memiliki visi yang jelas untuk 5 hingga 10 tahun ke depan agar memiliki ketangguhan dan kelincahan (agility) dalam menghadapi dinamika perubahan global dan regional yang sangat cepat, seperti fluktuasi tarif perdagangan internasional atau meningkatnya konflik antarnegara,” jelasnya.

Selain itu, Bank Aceh diharapkan mengambil peran aktif dalam mendorong investasi dan pengembangan UMKM serta usaha lokal, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan.

“Bank Aceh harus bisa bersaing dalam pengelolaan keuangan proyek-proyek pembangunan dan investasi lainnya,"

"Untuk memperoleh sumber dana murah dan pada akhirnya menekan biaya pembiayaan di Aceh,” terang Armiyadi.

Baca juga: Komitmen Ayahwa untuk Pendidikan Santri, 1.500 Santri Miskin Terima Bantuan Rp 1,5 Miliar

Baca juga: Kronologi Penangkapan Pasangan Nonmahram di Banda Aceh: Sempat Kabur, Ketahuan Ibu hingga Diamankan

Menutup pernyataannya, Armiyadi menyatakan bahwa sudah saatnya Bank Aceh dipimpin oleh profesional yang memiliki komitmen tinggi dalam mengembangkan institusi ini ke arah yang lebih modern, tangguh, dan berdampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi Aceh secara berkelanjutan.(*)