Soal Ikan Mati Massal, Kini Anggota Dewan Desak Wali Kota Evaluasi Kepala DLHK Subulussalam

Kesimpulan itu diambil berdasarkan hasil uji dari BSPJI Banda Aceh terhadap sejumlah parameter seperti pH, TSS, BOD5, COD, minyak dan lemak, serta nitrogen total. 

DLHK juga menyebutkan tidak terdapat korelasi antara air sungai dan limbah Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS) PT Mandiri Sawit Bersama yang diduga menjadi penyebab.

Namun publik mempertanyakan validitas hasil tersebut, terutama karena proses pengujian diselimuti banyak kejanggalan. 

Selain tidak jelasnya alur pengiriman sampel, DLHK juga mengakui bahwa laboratorium Kimia USK tidak bisa melanjutkan pengujian terhadap bangkai ikan. 

Saat ini, DLHK disebut sedang berkoordinasi dengan Lab Forensik Polda Sumatera Utara untuk kemungkinan pengujian lanjutan.

Menurut Toto, satu-satunya cara untuk memulihkan kepercayaan masyarakat adalah dengan menonaktifkan sementara Kepala dan Kabid DLHK.

Ia menegaskan bahwa tanpa langkah tegas dari Wali Kota, penanganan lanjutan akan dipenuhi keraguan publik.

"Kalau tidak dinonaktifkan, nanti hasilnya sia-sia. Publik sudah krisis kepercayaan," tegasnya.

Tuntutan Warga Menguat

Tuntutan masyarakat agar Wali Kota segera mengambil langkah tegas bukanlah hal baru. 

Sebelumnya, nelayan dan warga sekitar Sungai Lae Batu-Batu juga telah menyuarakan hal serupa. 

Mereka meminta kepala daerah tak menutup mata atas berbagai keluhan yang muncul dari lapangan.

Toto berharap agar Wali Kota HRB tidak membiarkan kesalahan teknis DLHK mencoreng kredibilitas pemerintah kota.

"Jangan sampai karena kelalaian satu dinas, nama baik Wali Kota ikut tercemar. Ini soal kepercayaan publik, dan harus dijawab dengan tindakan tegas," Toto.

Sebelumnya, desakan penonaktifan juga disuarakan pemerhati lingkungan, Nukman Suryadi Angkat, SP dalam keterangan persnya kepada Serambinews.com, Kamis (29/5/2025).