Fraksi Partai Aceh Dorong Pemkab Aceh Timur Genjot PAD Lewat Empat Rekomendasi Strategis

Laporan Maulidi Alfata | Aceh Timur

SERAMBINEWS.COM, IDI – Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang tengah digalakkan pemerintah pusat, Fraksi Partai Aceh DPRK Aceh Timur mendorong Pemerintah Kabupaten Aceh Timur untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai langkah memperkuat kemandirian fiskal daerah.

Dorongan tersebut disampaikan melalui juru bicaranya, Tgk. Jalaluddin, S.HI, dalam rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap Rancangan Qanun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Aceh Timur.

“Kami menilai peningkatan PAD merupakan modal penting untuk menjamin keberlanjutan pembangunan daerah, terlebih di tengah tekanan efisiensi anggaran saat ini,” ujar Jalaluddin dalam rapat DPRK dengan emkab dalam beberapa waktu lalu. 

Menurutnya, rasio PAD yang tinggi mencerminkan tingkat kemandirian suatu daerah dalam membiayai program-program pembangunan tanpa terlalu bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

Untuk itu, Fraksi Partai Aceh menyampaikan empat rekomendasi utama kepada Bupati Aceh Timur guna mengoptimalkan potensi PAD:

Pendataan dan Inventarisasi Aset Daerah

Fraksi meminta Pemkab segera melakukan pendataan ulang terhadap seluruh aset milik daerah, baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Aset seperti tanah, kendaraan dinas, alat berat, hingga bangunan seperti pertokoan dinilai belum dikelola secara maksimal, bahkan sebagian besar belum memberikan kontribusi dalam bentuk sewa.

Evaluasi Kerja Sama Operasional BUMD

Fraksi juga menyoroti keberadaan dua BUMD milik Pemkab, yakni PT Beurata Maju dan PT Wajar Corpora, yang bergerak di sektor perkebunan. 

Fraksi meminta evaluasi menyeluruh terhadap kerja sama operasional (KSO) dengan pihak ketiga yang dilakukan oleh pejabat sebelumnya. 

Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa semua kerja sama berjalan sesuai ketentuan hukum dan memberikan manfaat nyata bagi daerah.

Penyusunan Qanun Retribusi TBS Sawit
Sebagai salah satu daerah penghasil kelapa sawit terbesar di Aceh, Aceh Timur dinilai perlu segera memiliki regulasi khusus berupa qanun tentang retribusi Tandan Buah Segar (TBS). 

“Selama ini, komoditas unggulan ini dibawa keluar daerah tanpa memberikan kontribusi berarti bagi PAD,” kata Jalaluddin.

Pengelolaan Potensi Carbon Trading

Melihat besarnya potensi kawasan hutan di Aceh Timur, Fraksi Partai Aceh mendorong Pemkab untuk menyusun rencana usulan klaim perdagangan karbon (carbon trading). Langkah ini diyakini bisa menjadi sumber pendapatan baru yang berkelanjutan bagi daerah.

“Keempat rekomendasi ini kami sampaikan sebagai bentuk komitmen dalam mendukung penguatan ekonomi daerah. Kami juga mengapresiasi segala upaya pemerintah dalam membangun Aceh Timur untuk kesejahteraan masyarakat,” pungkas Jalaluddin.(*)