Refleksi 100 Hari Kepemimpinan TARSA, Akademisi Angkat Bicara

SERAMBINEWS.COM, MEULABOH - Seratus hari kepemimpinan pasangan Bupati Tarmizi dan Wakil Bupati Said Fadheil (TARSA) di Aceh Barat menjadi momentum awal yang penting untuk menakar arah perubahan. Sebagai akademisi, kami menyadari bahwa masa 100 hari bukanlah ukuran absolut, namun cukup untuk menangkap getar langkah awal dan niat baik dari kepemimpinan yang baru.

Ada harapan yang mulai tumbuh di tengah masyarakat Aceh Barat, ditandai dengan hadirnya beberapa inisiatif yang menyentuh langsung kebutuhan dasar rakyat. Kepemimpinan yang mengedepankan kedekatan emosional dengan rakyat memberi sinyal bahwa TARSA hadir bukan hanya sebagai pengelola pemerintahan, tetapi juga sebagai pelayan harapan rakyat.

Program kesehatan seperti Kartu Aceh Barat Sehat (KABS), rumah singgah, dan Dokter Masuk Rumah (Dokmaru) mencerminkan kebijakan yang berbasis pada empati dan keadilan sosial. Dalam pandangan kami, program-program ini memiliki kedalaman makna, sebab bukan hanya menyasar aspek fisik dari kesehatan, tetapi juga menyentuh dimensi psikologis dan sosial masyarakat miskin yang selama ini terabaikan.

Baca juga: Tiga Program Unggulan Kesehatan dalam 100 Hari Kepemimpinan TARSA

Baca juga: Keadilan untuk Semua: Inisiatif Bantuan Hukum Gratis dari Kepemimpinan TARSA di Aceh Barat

Kepemimpinan yang merasakan penderitaan rakyat dan bergerak untuk menguranginya adalah wujud dari kepemimpinan yang intuitif dan penuh welas asih.

Sebagai akademisi, kami berharap keberlanjutan program ini mendapat perhatian khusus, terutama dalam aspek pembiayaan dan sumber daya manusia.

Program bantuan hukum gratis juga menjadi sinyal kuat bahwa kepemimpinan TARSA menempatkan keadilan sebagai fondasi pembangunan. Upaya menggandeng lembaga-lembaga bantuan hukum lokal memperlihatkan adanya keberpihakan kepada kelompok marjinal. Namun, pelaksanaan program ini masih membutuhkan penguatan, terutama dalam aspek sosialisasi dan penyediaan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat gampong.

Ke depan, kami melihat pentingnya membangun sinergi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil untuk memastikan bahwa program-program ini tidak hanya berjalan, tetapi tumbuh menjadi budaya baru pemerintahan yang humanis dan berpihak pada rakyat. (*)