4 Pulau di Aceh Singkil Lepas, Ketua Gerindra: Pemerintah Aceh Harus Bangun Garis Pertahanan Batas

“Kalau memang kerja sama lintas provinsi ingin dilakukan, silakan. Tapi tidak dengan cara mengubah status wilayah. Pemerintah pusat harus tahu bahwa keempat pulau itu sah milik Aceh. Tidak ada ruang kompromi dalam soal tapal batas,” tegasnya.

Laporan: Dede Rosadi I Aceh Singkil 

SERAMBINEWS.COM, SINGKIL - Beralihnya kepemilikan empat pulau milik Aceh ke Sumatera Utara, di perbatasan Aceh Singkil, memicu kekhawatiran. 

Sebab merupakan bentuk pelemahan batas wilayah Aceh.

Hal itu disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kabupaten Aceh Singkil, Wartono SH, Rabu (11/6/2025).

"Situasi ini adalah bentuk pelemahan batas wilayah Aceh yang seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah provinsi maupun pusat," kata Wakil Ketua DPRK Aceh Singkil tersebut.

Oleh karenanya Ato sapaan akrab Wartono SH secara tegas menolak klaim sepihak pemindahan admistrasi wilayah empat pulau di daerahnya ke Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.

Sebab empat pulau itu jelas-jelas merupakan milik Kabupaten Aceh Singkil, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Provinsi Aceh. 

"Empat pulau itu adalah milik Kabupaten Aceh Singkil, bagian dari Provinsi Aceh. Tapi sekarang justru muncul kerjasama dengan Sumatera Utara yang mensyaratkan pulau-pulau itu masuk ke wilayah mereka. Ini manuver yang sangat berbahaya," kata Wartono.

Wartono, sinyalir apa yang terjadi saat ini merupakan strategi licik untuk mencaplok wilayah secara perlahan. 

Baca juga: Panggung Teritorial: “Operasi Senyap” di Balik Penetapan Empat Pulau?

"Seolah-olah menjalin kerja sama, padahal ujungnya adalah penguasaan. Mereka nikahi wilayah kita, bawa nama, lalu ceraikan setelah dikuasai," tegasnya. 

Pemerintah Aceh, sebutnya harus sadar dan segera membangun garis pertahanan tapal batas.

Ia lantas mendesak Pemerintah Aceh, membentuk Tim Ekspedisi Tapal Batas Aceh, untuk memetakan ulang wilayah-wilayah terluar.

Khususnya di perbatasan Aceh dengan Sumatera Utara. 

Tim tersebut harus mampu memberikan data kuat, rekomendasi kebijakan, dan mendesak pusat untuk mengakui batas sah wilayah Aceh.