Gerak Desak Polisi Usut Dugaan Mobil Plat Merah Dipakai untuk Aksi Tambang Emas Ilegal

“Ini sudah sangat memprihatinkan. Ada indikasi kuat penyalahgunaan fasilitas milik negara, dan itu bukan hanya pelanggaran

Laporan Sa'dul Bahri| Aceh Barat

SERAMBINEW.COM, MEULABOH – Dugaan keterlibatan mobil dinas atau plat merah milik Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam aktivitas pertambangan emas ilegal kembali mencuat ke publik. 

Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Barat mendesak aparat penegak hukum, khususnya pihak kepolisian, untuk segera mengusut dugaan penyalahgunaan aset negara tersebut.

Desakan tersebut disampaikan langsung oleh Koordinator GeRAK Aceh Barat, Edy Syahputra.

Ia menanggapi pernyataan Bupati Aceh Barat, Tarmizi SP, beberapa waktu lalu yang sebelumnya mengungkapkan adanya informasi terkait penggunaan mobil dinas oleh oknum tertentu untuk kepentingan tambang ilegal.

Baca juga: Polres Nagan Raya Serahkan 5 Tersangka Kasus Tambang Emas Ilegal ke Jaksa, Ditahan di Lapas Meulaboh

“Ini sudah sangat memprihatinkan. Ada indikasi kuat penyalahgunaan fasilitas milik negara, dan itu bukan hanya pelanggaran administrasi, tapi juga berpotensi masuk dalam ranah pidana,” ujar Edy kepada Serambinews.com, Selasa (10/6/2025).

Edy menyayangkan perilaku oknum yang diduga memanfaatkan kendaraan dinas untuk kegiatan ilegal yang jelas-jelas bertentangan dengan hukum dan moral pemerintahan. 

Menurutnya, tindakan tersebut tidak hanya mencoreng citra pemerintah, tetapi juga merugikan keuangan negara dan merusak lingkungan.

“Kami melihat ini sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah publik. Saat pemerintah gencar menyerukan pemberantasan tambang ilegal, justru ada oknum yang diduga ikut fasilitas negara,” tegas Edy.

GeRAK juga menilai, jika benar mobil dinas digunakan dalam aktivitas tambang ilegal, maka kemungkinan ada keterlibatan sistemik yang harus ditelusuri lebih jauh.

“Jangan sampai hanya satu orang dikorbankan. Kita menduga ini tidak terjadi begitu saja. Harus diungkap apakah ada aktor-aktor lain yang ikut di belakang layar, yang memfasilitasi atau bahkan turut menikmati keuntungan dari aktivitas ilegal ini,” tambahnya.

Edy mendesak pihak kepolisian untuk segera turun tangan dan tidak menunggu laporan formal, mengingat kasus ini sudah menjadi konsumsi publik dan melibatkan aset negara. Ia juga memperingatkan bahwa jika kasus ini dibiarkan, maka akan menumbuhkan kesan bahwa hukum hanya tajam ke bawah.

“Kalau tidak diusut, masyarakat bisa saja berpikir hukum hanya berlaku untuk rakyat kecil. Jangan sampai ada kesan pembiaran dari aparat. Penegakan hukum harus adil dan terbuka,” ucapnya lagi.

Selain mendesak polisi, GeRAK juga meminta Pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk melakukan pemeriksaan internal terhadap seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diduga terlibat.