Gubernur Sumut Bobby Nasution Tak Punya Hak Kembalikan 4 Pulau ke Aceh, Ini Alasannya

“Tapi bukan kami, seolah-olah kami Sumut dengan leluasa dengan kebesaran hati melepaskan. Nggak bisa seperti itu, tapi ada mekanismenya," tuturnya.

Rieke Diah Pitaloka: Semangat Rakyat Aceh, Kita Berjuang Bersama

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka angkat bicara terkait 4 pulau di Aceh Singkil, Provinsi Aceh yang lepas ke Provinsi Sumatera Utara.

Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025.

Rieke mengajak seluruh eleman masyarakat Aceh untuk berjuang bersama dalam mempertahankan 4 pulau yang kini telah lepas ke Sumatera Utara.

“Terus semangat Gubernur Aceh dan juga seluruh rakyat Aceh. Indonesia bersama kalian, dan saya yakin presiden Prabowo, juga akan bersama seluruh rakyat Aceh. Kita berjuang bersama, Safe Serambi Mekkah, Safe Aceh,” ujar Rieke dalam unggahan di TikToknya pada Kamis (12/6/2025).

Terkait polemik 4 pulau tersebut, politikus Senayan itu mengharapkan adanya dialog untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Menurut Rieke, dalam peta kesepahaman 1992 menunjukkan bahwa Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Ketek, dan Pulau Mangkir Gadang adalah bagian dari Provinsi Aceh.

“Sebetulnya (4 pulau ini) telah ditetapkan di dalam peta kesepahaman 1992 antara Provinsi Sumatra Utara dan Provinsi Aceh. Bagaimana kemudian diputuskan 4 pulau kecil tersebut menjadi bagian dari wilayah Provinsi Aceh,” ujarnya.

“Saya sangat menghargai keinginan dialog, tetapi saya juga sangat menghormati dan mengerti, memahami bahwa Mendagri sebetulnya adalah pemimpin yang sangat nasionalis dan mengerti akar historis perkembangan dari Provinsi Aceh dan juga Provinsi Sumatra Utara,” lanjutnya.

Oleh karena itu, Rieke mengajak seluruh pemangku kebijakan untuk memandang polemik 4 pulai ini dari berbagai sisi, baik dari sejarah dan sosiologisnya.

“Tapi intinya tidak boleh ada penambangan mineral di 4 pulau kecil di Aceh itu. Salam hormat untuk para menteri di kabinetnya Presiden Prabowo Subianto. Dan tetap mengacu pada peraturan hukum yang berlaku karena Indonesia adalah negara hukum,” pungkasnya.

(Serambinews.com/Agus Ramadhan)