KPA Sagoe Julok Peringatkan Mendagri Soal Empat Pulau di Aceh Singkil Bisa Timbulkan Konflik Baru

"Ini ibarat meniup bara api yang sudah mulai padam. Jika empat pulau itu berani dicaplok atau dikelola oleh Sumatera Utara, maka itu sama saja menghidupkan kembali ketegangan masa lalu," tegas Pang Wanda kepada wartawan, Rabu (12/6/2025).

Laporan Maulidi Alfata | Aceh Timur

SERAMBINEWS.COM, IDI – Polemik klaim empat pulau di Kabupaten Aceh Singkil oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kembali memantik reaksi keras dari berbagai pihak di Aceh.

Salah satunya datang dari Yuswanda, yang akrab disapa Pang Wanda, Panglima Komite Peralihan Aceh (KPA) Sagoe Julok Cut, Daerah II Simpang Ulim. 

Pang Wanda menilai pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian terkait pengelolaan empat pulau tersebut justru berpotensi membangkitkan ketegangan yang selama ini mulai mereda.

Ia menyebut klaim sepihak terhadap wilayah Aceh sebagai tindakan yang dapat menyulut konflik lama.

"Ini ibarat meniup bara api yang sudah mulai padam. Jika empat pulau itu berani dicaplok atau dikelola oleh Sumatera Utara, maka itu sama saja menghidupkan kembali ketegangan masa lalu," tegas Pang Wanda kepada wartawan, Rabu (12/6/2025).

Menurutnya, sejarah telah membuktikan bahwa rakyat Aceh tak segan melawan demi mempertahankan tanahnya.

“Aceh dulu pernah berjuang bahkan mengangkat senjata demi sejengkal tanah. Jika hari ini empat pulau itu diambil, apakah kami akan diam saja? Mustahil,” lanjutnya.

Pang Wanda juga mengingatkan bahwa jika konflik memanas hingga memicu pertumpahan darah, maka pihak yang bertanggung jawab sepenuhnya adalah Mendagri.

Ia mengkritik keras sikap Tito Karnavian yang dinilainya gegabah dalam menyampaikan pernyataan.

Baca juga: Soal Sengketa Pulau, Wakil Ketua DPRA Tanggapi Usulan Mendagri Gugatan ke PTUN: Langkah Terakhir

"Kami yakin Pak Tito belum memahami karakter dan semangat rakyat Aceh. Pernyataannya yang menyebut pulau itu masuk wilayah Sumut sangat keliru. Jika beliau paham sejarah Aceh, seharusnya tahu kami siap mati demi tanah dan harga diri,” ujarnya.

Ia menyebut saat ini berbagai elemen masyarakat di Aceh, termasuk KPA, akademisi, dan politisi, tengah membangun komunikasi dan merumuskan strategi untuk menghadapi potensi eskalasi situasi.

Lebih lanjut, Pang Wanda menyinggung sikap Gubernur Aceh nonaktif, Muzakir Manaf alias Mualem, yang memilih keluar dari forum rapat saat menantu Presiden Jokowi sekaligus Gubernur Sumut, Bobby Nasution, melakukan kunjungan ke Aceh untuk membahas isu pulau tersebut.

"Itu sinyal kuat bahwa Mualem tidak sepakat dengan pendekatan Bobby. Wali Nanggroe juga sudah menyatakan sikap menolak. Jadi tolong hargai pendirian para tokoh Aceh. Jika komando sudah keluar, kami tidak main-main,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Pang Wanda juga menyinggung pernyataan Bobby dalam video konferensi pers yang menurutnya mengandung pengakuan implisit bahwa pulau-pulau tersebut memang milik Aceh.

"Bobby bilang 'saya tidak bicara soal dikembalikan atau tidak', itu artinya dia sadar pulau itu memang milik Aceh. Jadi atas dasar apa Mendagri menyatakan sebaliknya?" kata Pang Wanda.

Ia menutup pernyataannya dengan memperingatkan bahwa langkah keliru dari pemerintah pusat maupun Pemprov Sumut dapat memicu reaksi keras dari masyarakat Aceh.

"Jika langkah yang diambil tidak tepat, pasti akan ada konsekuensinya. Kami siap menghadapi segala risiko. Bara itu bisa menyala lagi kapan saja," tutupnya.(*)

Baca juga: Fakta-Fakta 4 Pulau Aceh yang Kini Masuk Sumut, dari Somasi Gubernur hingga Adanya Makam Aulia