Sederet Eks Pasukan GAM Berang 4 Pulau Aceh Lepas ke Sumut, Wanti-wanti Tito Karnavian Soal Konflik

Sederet Eks Pasukan GAM Berang 4 Pulau Aceh Lepas ke Sumut, Wanti-wanti Tito Karnavian Soal Konflik

SERAMBINEWS.COM – Keputusan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian yang mengubah 4 pulau di Aceh Singkil, Provinsi Aceh masuk ke wilayah Sumatera Utara memicu kemarahan sejumlah eks kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). 

Mereka menilai hal ini sebagai bentuk pelecehan terhadap perjanjian damai Helsinki dan kedaulatan wilayah Aceh yang telah disepakati.

Sejumlah tokoh mantan GAM secara terbuka menyuarakan kekesalan mereka atas pemindahan ‘paksa’ 4 pulau di Aceh menjadi milik Sumatera Utara.

Mereka menilai Pemerintah Pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri di bawah pimpinan Tito Karnavian telah mengkhianati Aceh.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025, menyatakan Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Ketek, dan Pulau Mangkir Gadang masuk wilayah Sumut setelah sebelumnya berada di Aceh.

Para mantan pasukan GAM memperingatkan bahwa jika isu ini tidak ditangani dengan bijak, konflik sosial baru bisa saja muncul di tengah masyarakat. 

Situasi ini mengingatkan kembali pada ketegangan pasca-reformasi sebelum damai Helsinki 2005 disepakati.

1. Mantan Panglima GAM

Mantan Panglima GAM yang juga Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, menegaskan bahwa empat pulau di Aceh Singkil yang menjadi sengketa dengan Provinsi Sumatra Utara (Sumut) secara historis merupakan bagian dari wilayah Aceh. 

Muzakir, yang akrab disapa Mualem, menyatakan bahwa pihaknya memiliki alasan, bukti, dan data kuat yang mendukung klaim tersebut. 

lihat foto

"Kami punya alasan kuat, bukti kuat, dan data kuat. Sejak zaman dulu, pulau-pulau itu milik Aceh," ujarnya di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, pada Kamis (12/6/2025).

Oleh karena itu, Mualem menolak meladeni Gubernur Sumut Bobby Afif berdiskusi soal kepemilikan empat pulau tersebut.

"Tidak perlu diperdebatkan lagi," katanya.

2. Mantan Komandan Bom GAM

Mantan Komandan Bom GAM yang kini menjabat sebagai senator DPD RI, Azhari Cage dengan tegas menolak keputusan sepihak oleh Kemendagri.

Azhari menyebut keempat pulau tersebut adalah murni milik Aceh dan tidak bisa dikelola bersama sebagaimana diusulkan oleh Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution.