Sederet Eks Pasukan GAM Berang 4 Pulau Aceh Lepas ke Sumut, Wanti-wanti Tito Karnavian Soal Konflik

Azhari secara tegas mengatakan pemerintah Aceh harus mempertahankan kedaulatan wilayah alih-alih berkompromi untuk dikelola bersama. 

"Ini adalah perlakuan kesewenang-wenangan pemerintah pusat terhadap Aceh," ujar Azhari Cage kepada para wartawan di Jakarta, Senin 26 Mei 2025.

"Ini adalah harga diri marwah Aceh," ujarnya lagi.

Menurut Azhari, Pemerintah Aceh tidak boleh diam saja dan harus diprotes keras dan dikembalikan ke Aceh.

"Saya sebagai senator Aceh yang lahir dari daerah dan wajib berjuang untuk kepentingan daerah. Saya sangat menyesalkan hal ini,” paparnya.

Dalam sebuah wawancara dengan BBC tahun 2015 lalu, Azhari Cage mengaku bergabung dengan GAM tahun 1998.

Azhari pernah menjadi petugas penghubung, komandan pleton, bahkan dipercaya menjadi komandan operasi.

Dia juga pernah menjadi komandan bom karena sering ditugasi melakukan peledakan bom.

Azhari Cage menekankan agar tak ada lagi konflik soal perbatasan seperti yang sudah terjadi.

"Jangan sampai ini sekarang setelah damai MoU Helsinki 2005 ini kembali bermasalah dengan perbatasan. Yang jelas-jelas perbatasan tidak ada persoalan apapun," katanya.

Azhari Cage curiga Tito Karnavian memang sengaja membenturkan Aceh dengan Sumut.

"Sehingga saya khawatirkan Mendagri membenturkan Sumut dengan Aceh, nanti terjadi konflik horizontal antara masyarakat Sumut dengan Aceh, kan bikin gaduh. Itu yang tidak kita inginkan," katanya.

Pemerintah Provinsi Aceh memiliki banyak bukti kepemilikan Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, Pulau Lipan dan Pulau Panjang.

Namun Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menurut Azhari hanya memiliki bukti dalam bentuk Perda RTRW tahun 2013.

"Sedangkan kami berbicara sudah turun ke lapangan melihat pulau yang sudah puluhan tahun, bukti tugu, monumen, prasasti yang dibangun tahun 2012. Kan jauh sebelum itu,”