Dosen & Mahasiswa STAISAR Siap Pertahankan 4 Pulau Aceh Sampai Titik Darah Penghabisan 

Dalam orasinya civitas akademika STAISAR, menegaskan siap mempertahankan empat pulau Aceh yaitu Pulau Mangkir Besar, Pulau Mangkir Kecil, Pulau Panjang dan Pulau Lipan, sampai titik darah penghabisan. 

Laporan Dede Rosadi I Aceh Singkil 

SERAMBINEWS.COM, SINGKIL - Gelombang unjuk rasa menuntut empat pulau Aceh, segera dikembalikan terjadi di kampus Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Syekh Abdurrauf (STAISAR) Kabupaten Aceh Singkil.

Unjuk rasa yang dilakukan dosen, mahasiswa, santri dan alumni STAISAR, itu digelar di halaman kampus di kawasan Batu Korong, Lipat Kajang, Kecamatan Simpang Kanan, Senin (16/6/2025) sore. 

Turut hadir di tengah massa ulama kharismatik Aceh Singkil, Abuya Abi Hasan. 

Ia datang berjalan kaki ke kampus STAISAR, diiringi rombongan santri pesantren Babussalam Batu Korong, yang dipimpinnya. 

Dalam orasinya civitas akademika STAISAR, menegaskan siap mempertahankan empat pulau Aceh yaitu Pulau Mangkir Besar, Pulau Mangkir Kecil, Pulau Panjang dan Pulau Lipan, sampai titik darah penghabisan. 

"Kita berjuang sampai titik darah penghabisan," teriak massa. 

Peserta unjuk rasa juga mendesak agar Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 300.2.2-2138 tahun 2025 yang menyebabkan empat pulau beralih kepemilikan dari Aceh ke Sumatera Utara, dicabut. 

Baca juga: BREAKING NEWS - Civitas Akademika STAISAR Gelar Unjuk Rasa Tuntut 4 Pulau Aceh Dikembalikan 

Dalam aksinya civitas akademisi STAISAR, melengkapi diri dengan spanduk dan poster berisi tuntutan.

Ahmad Fadli salah satu orator unjuk rasa dari kalangan dosen meminta Presiden Prabowo Subianto mendengarkan tuntutan rakyat Aceh. 

Sebab, yang dituntut adalah hak Aceh.

"Dengarkan tuntutan kami ini, kami menuntut hak, kami menuntut keadilan, Aceh buka untuk dipecah belah," kata Ahmad Fadli.

Orator lainnya Rifa'i mengatakan langkah yang dilakukan civitas akademika STAISAR merupakan bentuk kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

Lantaran tidak mau diadu domba oleh Keputusan Mendagri, yang dinilainya cacat hukum. 

"Kami tidak mau diadu domba, cabut keputusan Mendagri karena cacat hukum. Aceh dan Sumut bersaudara," teriaknya.

Baca juga: Buntut Sengketa Empat Pulau, Pemuda Barsela Desak Prabowo Pecat Mendagri

Keputusan Mendagri 300.2.2-2138 tahun 2025 menurutnya cacat hukum. 

Sebab tidak berlandaskan filosofis, satu diantaranya tidak sesuai dengan sila ke-3 Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. 

Sedangkan Zakirun Pohan, mengingatkan Mendagri agar tidak mengabaikan fakta sejarah. 

Bahwa di empat pulau pada tahun 2015 sudah ada bangunan yang dibuat Pemkab Aceh Singkil.

Irwansyah masih dari unsur dosen mengatakan, aksi tersebut merupakan sejarah, sebab dilakukan oleh dosen dan mahasiswa.

Hal itu ini terjadi, sebab persoalan empat pulau bukan masalah pribadi. 

Melainkan harga diri dan marwah bersama selaku rakyat Aceh. 

"Perampasan pulau itu mengecewakan. Kita tidak akan pernah menyerahkan," ujarnya. 

Sementara dari kalangan mahasiswa dalam orasinya menyebutkan, beralihnya kepemilikan empat pulau Aceh ke Sumut, menyebabkan harga diri dan martabat orang Aceh terhina. 

Sehingga menjadi sebuah keharusan untuk mempertahankannya. 

Setelah orasi bergantian acara diisi dengan pembacaan pernyataan sikap yang ditanda tangani bersama. 

Selanjutnya dosen diiringi mahasiswa berjalan kaki untuk menanda tangani kain putih yang dibentangkan di pinggir jalan depan kampus STAISAR.

Diketahui empat pulau di perbatasan Aceh Singkil, masing-masing Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Besar dan Pulau Mangkir Kecil, beralih kepemilikan dari Aceh ke Sumatera Utara. 

Beralihnya administrasi kepemilikan empat pulau itu berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025.

Keputusan Menteri Dalam Negeri, itu menuai gelombang protes dari warga Aceh.(*)

Baca juga: Bahas 4 Pulau Sengketa dan Marwah Aceh, Senator Azhari Cage Buka Diskusi dengan Mahasiswa