Jelang Musyawarah Daerah Partai Golkar Provinsi Aceh 2025, Banyak Kandidat Ketua Bermunculan

"Setidaknya ada 11 syarat administrasi yang harus dipenuhi untuk menjadi calon ketua. Salah satunya adalah harus pernah menjadi pengurus satu periode penuh," Syukri Rahmat, Ketua SC Musda Golkar Aceh 

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Provinsi Aceh 2025 direncanakan akan digelar antara akhir Juni hingga awal Juli mendatang. Meski tanggal pasti belum ditetapkan, persiapan acara disebut telah mencapai 90 persen.

Hal tersebut disampaikan Ketua Steering Committee Musda Golkar Aceh 2025, Syukri Rahmat SH, MKn, dalam podcast live bersama Bukhari M Ali, News Manager Serambi Indonesia pada Selasa (17/6/2025).

"Panitia sudah siap, tempat pelaksanaan sudah disiapkan, termasuk penginapan bagi peserta. Kami tinggal menunggu tanggal resmi dari DPP Partai Golkar. Karena rencananya, Musda ini akan langsung dihadiri oleh Ketua Umum, Pak Bahlil," ungkap Syukri.

Menurutnya, penentuan jadwal Musda masih dalam tarik-ulur karena padatnya agenda Ketua Umum di Jakarta. Namun, DPD I Golkar Aceh telah membentuk panitia lengkap dan siap menggelar Musda di Banda Aceh, dengan estimasi peserta mencapai 200 orang yang merupakan delegasi dari seluruh DPD II se-Aceh.

Musda kali ini juga dibarengi dengan mulai menghangatnya dinamika internal partai. Sejumlah nama disebut-sebut berpotensi maju sebagai kandidat Ketua DPD I Golkar Aceh. Di antaranya adalah Ketua DPD I saat ini TM Nurlif, Anggota DPR RI, Ilham Pangestu, Lukman, Mukhlis Takabeya, hingga Bustami Hamzah.

"Golkar itu partai demokratis, menjelang Musda memang suhu politik biasanya naik. Bahkan sudah muncul Forum Beringin yang meminta audit terhadap DPD I. Tapi itu biasa, kami siap diaudit," ujar Syukri.

Ia menambahkan bahwa hingga kini pendaftaran calon ketua belum dibuka. Proses baru akan dimulai setelah ada penetapan jadwal dari DPP. Meski demikian, aturan pencalonan sudah ditetapkan berdasarkan AD/ART partai.

"Setidaknya ada 11 syarat administrasi yang harus dipenuhi untuk menjadi calon ketua. Salah satunya adalah harus pernah menjadi pengurus satu periode penuh. Tapi ada juga peluang bagi yang tidak memenuhi syarat untuk tetap maju, asalkan mendapat diskresi dari DPP," jelasnya.

Menurut Syukri, diskresi bukan jalan pintas, karena akan melalui proses dan pertimbangan ketat dari DPP. Ia pun melihat antusiasme kader dan pengurus di daerah sangat tinggi menjelang Musda ini. (an)