Presiden Prabowo Ubah Arah 5 Kebijakan Besar Pemerintah, PPN 12 hingga Sengketa 4 Pulau Aceh Sumut

SERAMBINEWS.COM - Presiden Prabowo Subianto, dalam peran barunya sebagai Kepala Negara, mengambil sikap tegas terhadap sejumlah kebijakan menteri yang memicu gejolak publik.

Siapa sangka dalam enam bulan pertama pemerintahannya, Presiden Prabowo tercatat telah membatalkan lima kebijakan kontroversial dari para menteri Kabinet Merah Putih (KMP).

Tentu saja langkah- langkah ini dinilai sebagai bentuk kepemimpinan responsif terhadap aspirasi masyarakat.

Kebijakan-kebijakan yang dibatalkan oleh Presiden Prabowo mencakup isu sensitif, seperti kenaikan PPN, pelarangan penjualan elpiji 3 kg oleh pengecer, penundaan pengangkatan CASN, izin tambang nikel di kawasan Raja Ampat, hingga sengketa batas wilayah empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara.

Keputusan-keputusan ini menunjukkan gaya kepemimpinan Prabowo yang tegas, cepat tanggap, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Dan lima kebijakan penting tersebut dibatalkan langsung oleh Presiden Prabowo. Berikut 5 kebijakan kontrovesial dibatalkan oleh Presiden Prabowo yang Serambinews.com rangkum dan bersumber dari Kompas, Rabu (18/6/2025).

Baca juga: Polemik 4 Pulau Berakhir,Presiden Prabowo Minta Semua Pihak Jaga Kondisi Indonesia: Karena Kita NKRI

1. PPN 12 Persen Dibatasi untuk Barang Mewah

Yang pertama, tentang PPN 12. Menjelang pergantian tahun 2025, publik dikejutkan dengan rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen.

Aturan ini memicu keresahan, apalagi saat harga kebutuhan pokok seperti beras premium terancam naik karena kena pajak.

Namun pada malam (31/12/2024), Prabowo mendatangi langsung Kementerian Keuangan dan menggelar rapat dengan Menkeu Sri Mulyani.

Hasilnya, Presiden memastikan kenaikan PPN hanya berlaku untuk barang mewah seperti jet pribadi, kapal pesiar, dan rumah mewah.

2. Larangan Pengecer Jual Elpiji 3 Kg Dicabut

Kebijakan kedua yang dibatalkan Presiden adalah pelarangan pengecer menjual gas elpiji 3 kilogram. Kebijakan yang mulai berlaku (1/2/2025) ini sempat menimbulkan krisis di lapangan.

Warga kesulitan mendapatkan gas subsidi karena harus membeli langsung ke pangkalan resmi. Akibatnya, terjadi antrean panjang, bahkan dilaporkan seorang lansia meninggal saat mengantre gas.

Baca juga: Penyebab Krisis Elpiji 3 Kg Harus Diusut Tuntas

Melihat situasi ini, Prabowo memanggil Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan langsung menginstruksikan pencabutan aturan tersebut.

Kini, pengecer kembali diizinkan menjual gas subsidi untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan.

Bahlil mengakui kesalahan tersebut dan berjanji akan memperbaiki sistem distribusi agar gas elpiji 3 kg tepat sasaran.

3. Pengangkatan CASN dan PPPK Dipercepat

Kebijakan penundaan pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024 sempat membuat ribuan peserta seleksi merasa dirugikan.

Menteri PAN-RB Rini Widyantini mengumumkan pengangkatan ditunda hingga Maret 2026, padahal semula dijadwalkan pada 2025.

Presiden Prabowo pun turun tangan. Ia memerintahkan agar pengangkatan CASN dipercepat menjadi paling lambat Juni 2025, sedangkan PPPK diangkat paling lambat Oktober 2025.

Baca juga: Kepala BKPSDM Simeulue: Seleksi CASN Akan Digelar 26-29 Mei

Keputusan ini membuat ribuan calon ASN bisa segera menjalani proses pengangkatan dan menghindari ketidakpastian masa depan.

4. Izin Tambang Nikel di Raja Ampat Dicabut

Isu lingkungan turut mendapat perhatian dari Presiden. Setelah Greenpeace Indonesia melaporkan aktivitas tambang nikel di pulau-pulau kecil Raja Ampat, Papua Barat Daya, Prabowo langsung merespons.

Ia mencabut empat dari lima izin tambang yang dinilai melanggar aturan dan merusak ekosistem pulau kecil.

Tambang-tambang tersebut dinilai melanggar UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Kawasan seperti Pulau Kawe, Pulau Manuran, dan Pulau Gag mengalami penggundulan hutan dan sedimentasi yang membahayakan terumbu karang.

Langkah ini mendapat apresiasi luas dari masyarakat dan aktivis lingkungan yang telah menggaungkan tagar #SaveRajaAmpat.

5. Sengketa Empat Pulau Aceh–Sumut Diselesaikan

Sengketa administratif antara Aceh dan Sumatera Utara soal empat pulau akhirnya diselesaikan di meja Presiden.

Keempat pulau Aceh yaitu Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Kecil, dan Mangkir Besar dinyatakan masuk wilayah administratif Aceh.

Keputusan ini diambil Presiden Prabowo saat sedang melakukan kunjungan ke Rusia. Ia memimpin rapat secara daring, sementara pejabat pusat dan daerah hadir langsung di Istana Jakarta.

Baca juga: Apresiasi Prabowo Ambil Alih Soal 4 Pulau Aceh, Ngoh Wan: Bobby dan Masinton Jangan Bermanuver Lagi

Langkah ini menutup babak panjang konflik administratif antara dua provinsi dan memperkuat klaim historis Aceh terhadap wilayah tersebut.

Dalam waktu singkat, lima kebijakan yang sempat menuai polemik berhasil dibatalkan. Langkah-langkah korektif ini memperlihatkan bahwa pemerintahan Prabowo tidak berjalan satu arah.

(Serambinews.com/Gina Zahrina)