Dukung TA Khalid, Forum DAS Krueng Peusangan Setuju Peningkatan Status BKSD Aceh

SERAMBINEWS.COM - Forum DAS Krueng Peusangan (FDKP) menyampaikan dukungan penuh terkait permohonan Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Gerindra, TA Khalid, yang juga Ketua Forbes DPR-DPD RI.

TA Khalid sebelumnya meminta Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, agar Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Aceh ditingkatkan status menjadi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Aceh.

"Permohonan TA Khalid untuk peningkatan status BKSDA menjadi balai besar, menurut kami sangat relavan dengan kondisi luasan hutan Aceh dan satwa-satwa yang ada di Aceh," kata Ketua FKDP, Suhaimi Hamid, kepada Serambinews.com, Jumat (20/6/2025).

Abu Suhai menjelaskan, selama ini, beban kerja yang ditanggung oleh BKSDA Provinsi Aceh yang merupakan Tipe B, sangat besar.

BKSDA Aceh disebutkannya memiliki dua bidang kerja, seksi konservasi wilayah 1 dari Sabang sampai Tamiang, dan wilayah 2 dari Aceh Jaya sampai ke Aceh Singkil.

"Sungguh sangat tidak sesuai beban kerja mereka yang harus menguasai 23 kabupaten/kota di Aceh dan luasan hutan Aceh yang harus dijaga kelestariannya," timpalnya.

Maka lanjut Abu Suhai, sudah saatnya BKSDA Provinsi Aceh harus ditingkatkan statusnya menjadi balai besar dengan Tipe A.

Baca juga: Nasib Gadis 15 Tahun Ditemukan Barsama 4 Pria di Hotel, Positif Narkoba, Ayahnya Tolak Rehabilitasi

Baca juga: Diduga Sebarkan Konten Pornografi, Pemuda 18 Tahun Diringkus Satreskrim Polres Aceh Selatan

"Sedangkan kabupaten-kabupaten yang masih nemiliki satwa liar harus diperkecil wilayah kerjanya,"

"Agar kerja-kerja mereka optimal dalam perlindungan dan konservasi satwa-satwa di Aceh," ujar Abu Suhai.

Menurut Suhaimi Hamid, harapan dari TA Khalid itu senada dengan semangat Pemerintah Pusat dibawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Dimana Prabowo dalam upaya penanggulangan konflik satwa di Aceh, memberikan lahan konsesinya seluas 20.000 hektare (ha) untuk kawasan konservasi satwa di Peusangan.

Adapun program PECI (Peusangan Elephant Conservation inisiative) yang digagas oleh WWF Indonesia ini, diungkapkan Abu Suhai, tidak terlepas dari advokasi yang dilakukan TA Khalid empat tahun lalu.

"Pada saat itu, kami dari FDKP memberikan data-data konflik satwa ke beliau dan beliau bersuara di Komisi IV untuk adanya koridor satwa di Peusangan," 

"Dorongan tersebut tidak pernah berhenti. Setiap rapat-rapat di DPR RI, beliau bersuara lantang untuk adanya koridor satwa di Aceh," 

"Maka gayung bersambut, setelah Pak Prabowo dilantik menjadi Presiden, diberikanlah kawasan konsesinya untuk konservasi gajah ke pihak WWF Indonesia saat bertemu Raja Inggris," demikian Suhaimi Hamid.

Baca juga: Ibu Ikhlas Anaknya Dihamili Ayah Tiri, Sekeluarga Diusir dari Desa, Korban Tak Mau Pisah dari Pelaku

Baca juga: Komandan KKB Kalenak Murib Tembak Mati 3 Orang dan Bakar 11 Rumah, Murka Istri ke-3 Selingkuh

Sebelumnya, TA Khalid kepada Menhut Raja Juli Antoni, dalam pertemuan dengan Duta Besar Inggris untuk Indonesia Dominic Jermey, Kamis (19/6/2025), mengatakan bahwa luas kawasan hutan Aceh lebih besar dibanding Provinsi Sumatera Utara.

Dia juga menyebutkan, luas kawasan konservasi yang dikelola oleh BBKSDA Sumut hanya 100.000 hektare (ha), sedangkan BKSDA Aceh mengelola 400.000 ha.

Ditambah lagi konflik satwa di Aceh yang sangat tinggi, meliputi 18 dari 23 kabupaten/kota di Aceh. 

"Untuk itu, saya minta kepada Pak Menteri agar status BKSDA di Aceh ditingkatkan menjadi balai besar seperti Provinsi Sumatera Utara,"

"Supaya setiap permasalahan dalam kawasan di Aceh dapat segera diselesaikan," pinta TA Khalid.(*)