Bendung Irigasi Krueng Pase Kanan Belum Maksimal, Petani di Wilayah Aceh Utara Rugi 137 Miliar

Angka ini bukan sekadar nominal, tetapi mencerminkan penderitaan para petani yang setiap musim tanam menanti air yang tak kunjung mengalir. ZULFIKAR MULIENG, Ketua GEPEUBUT Aceh

SERAMBINEWS.COM, LHOKSUKON – Gerakan Pemuda Berusahatani (GEPEUBUT) Aceh mendesak pemerintah untuk segera mengoperasikan dan memfungsikan kembali Bendung Irigasi Krueng Pase Kanan yang hingga kini belum memberikan manfaat optimal bagi ribuan petani di wilayah Aceh Utara. 

Bendungan yang berada di perbatasan Gampong Lubok Tuwe, Kecamatan Meurah Mulia dengan Maddi, Kecamatan Nibong itu bisa mengairi areal sawah di sayap kanan dan kiri, hingga 8.922 hektare.

Infrastruktur pengairan strategis yang dibangun dengan anggaran besar ini dinilai gagal memenuhi tujuan utamanya sebagai penopang sistem irigasi pertanian di kawasan tersebut.

Ketua GEPEUBUT Aceh, Zulfikar Mulieng SP MSi kepada Serambi, Jumat (20/6/2205), mengungkapkan, bahwa hingga saat ini, bendung tersebut belum mampu mengaliri lahan pertanian secara maksimal.

Akibatnya, ribuan hektare sawah di enam kecamatan terdampak secara langsung oleh ketidakoptimalan fungsi irigasi. Yaitu Kecamatan Samudera, Syamtalira Aron Tanah Luas, Nibong, Matangkuli, dan Kecamatan Tanah Pasir.

Total luas lahan yang terdampak di sayap kanan mencapai sekitar 4.200 hektare, yang sebelumnya termasuk kategori lahan produktif.

Selama lima tahun terakhir, petani mengalami kerugian ekonomi signifikan akibat ketidaktersediaan air yang layak untuk irigasi.

Berdasarkan perhitungan GEPEUBUT, estimasi kerugian petani mencapai lebih dari Rp 137,75 miliar, dalam kurun lima tahun terakhir.

“Angka ini bukan sekadar nominal, tetapi mencerminkan penderitaan para petani yang setiap musim tanam menanti air yang tak kunjung mengalir,” urai dia.

“Padahal, bendung ini dibangun untuk mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani,” tegas Zulfikar.

GEPEUBUT menilai perlu adanya percepatan langkah konkret dari pemerintah daerah, Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I, dan dinas teknis terkait untuk memastikan bendung difungsikan secepat mungkin sebelum memasuki musim tanam berikutnya.

Organisasi ini meminta agar segera dilakukan rapat koordinasi lintas sektor yang melibatkan kelompok tani, pemerintah kabupaten, serta pihak BWS. “Jangan biarkan bendung ini menjadi proyek mangkrak atau sekadar monumen pembangunan. Petani membutuhkan air, bukan wacana,” lanjutnya.(jaf)

Aspirasi ke Pusat