Setelah 19 Tahun, 1119 Tenaga Honorer Pengaman Hutan Jadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

SEBANYAK 1.629 tenaga honorer Pengaman Hutan (Pamhut) di Aceh kini dalam proses pengangkatan sebagai ASN dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hal ini merupakan buah dari perjuangan panjang banyak pihak, mulai dari para Pamhut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh, dan beberapa pihak lainnya. Namun ada satu lagi yang disebut-sebut sebagai sosok kunci, yakni TA Khalid, Anggota DPR RI dari Partai Gerindra yang juga Ketua Forum Bersama Anggota DPR-DPD RI asal Aceh. Semua itu dibahas dalam wawancara ekslusif bersama Pemimpin Serambi Indonesia, Zainal Arifin M Nur dalam program Serambi Spotlight di Studio Serambinews.com, Sabtu (21/6/2025). Selain TA Khalid, juga hadir Sekretaris DLHK Aceh merangkap KASAT Polhut, Jul Rahmadi.

Sudah berapa hari di Aceh, apakah sedang reses atau ada agenda khusus?

Saya sudah tiga minggu di Aceh dan sedang dalam masa reses untuk menampung aspirasi masyarakat. Selain acara reses, juga mendamping Menteri Kehutanan RI dan Dubes Inggris untuk menyelesaikan konflik manusia dan gajah di Aceh. Dubes Inggris itu datang ke Aceh untuk melihat konflik manusia dan gajah yang sudah berkepanjangan. Konflik ini sudah terjadi pasca-damai. Kita terus advokasi, malah empat tahun lalu, saya di Komisi IV menarik sebuah kesimpulan bahwa penyelesaian konflik gajah di Aceh harus secara komprehensif. Karena selama ini penanganannya itu pakai mercon (petasan). Tapi itu bukan penyelesaian, sama aja orang sakit gigi dikasih Panadol. Kan bukan penyelesaian. 

Alhamdulillah empat tahun perjuangan, saat Bapak Prabowo jadi Presiden, beliau hibahkan tanahnya sebagai lokasi penyelesaian konflik. Minimal untuk daerah Takengon, Bener Meriah dan sekitarnya, konflik gajah dapat tertangani dulu. Kita perlu melakukan barier untuk mencegah gajah itu masuk kampung. Kenapa gajah masuk kampung? Karena di habitatnya mereka kekurangan makanan, sehingga kita perlu melakukan konservasi untuk menjaga makanannya. 

Kenapa Dubes Inggris sampai mau datang ke Aceh?

Raja Inggris saat kunjungan Bapak Prabowo mendengar perihal konflik Gajah Sumatera di Aceh. Inggris via WWF menyatakan ingin membantu penyelesaian konflik gajah ini dan mereka hanya butuh lahan. Kebetulan, Pak Prabowo punya HTI dan THL, beliau memberikan lahan seluas 20 ribu hektare untuk konservasi gajah itu. Makanya mereka kemarin turun ke lapangan untuk menyelesaikan konflik ini. Sayang masyarakat terus terimbas konflik, jadi pelan-pelan kita tangani. 

Ditunjuk sebagai Ketua Forbes Anggota DPR RI asal Aceh? Bagaimana ceritanya?

Sebenarnya malam itu kami rapat bukan masalah Forbes. Karena saat itu kami diundang untuk rapat membahas permasalahan empat pulau yang sebelumnya menjadi wilayah Sumatera Utara. Selama ini, kami DPR RI dan DPD RI mungkin berjalan sendiri-sendiri. Padahal kekuatan politik kan bukan sendiri-sendiri, tapi kebersamaan. Maka Gubernur Aceh mengundang dalam rangka bagaiamana sikap terkait empat pulau ini.

Kami datang semua teman-teman Forbes. Dalam rapat itu, kami melihat data konkret bahwa pulau itu milik Aceh. Tiba-tiba Mualem minta agar kita lebih sinergi, menyarankan agar ada Ketua Forbes. Teman-teman menyarankan saya sebagai ketua. Saya ditunjuk jadi Ketua Forbes, Sekretaris Azhari Cage, Bendahara Darwati, dan Wakil Ketua, Irmawan. 

Intinya, Forbes ini sebagai wadah untuk memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan rakyat. Jadi apa yang diperjuangkan Pemerintah Aceh kami tahu, dan apa yang kami perjuangkan, pemerintah juga tahu. Karena setiap perjuangan kita dibarengi dengan data yang konkret.

Kilas balik perjuangan 1.629 Pamhut Aceh menjadi ASN, bagaimana ceritanya?

Sebenarnya ini bukan perjuangan saya dan juga bukan kunci. Tapi kan Allah SWT berkehendak demikian. Awalnya pasca saya dilantik menjadi Anggota DPR RI pada periode 2019-2024, saya dilantik 1 Oktober 2019. Setelah dilantik saya dipercaya menjadi anggota di Komisi IV DPR RI. Pulang saya ke Aceh, saya dikontak oleh Alfadal, dan menanyakan “Pak inikan bapak di komisi IV, teman-teman Pamhut selama ini tidak tau bersuara kemana”. 

Karena dia tim saya di Bireuen dan beliau mengatakan “Boleh nggak teman-teman Pamhut curhat ke bapak. Karena selama ini mereka tidak tau curhat kemana”. Saat itu saya bilang oke, saya terima. Teringat saya itu pada November 2019, lebih kurang sekitar satu bulan setengah pasca-saya dilantik. Saya terima mereka di balai depan rumah saya. Mereka ada sekitar 40 orang. Mereka ceritakan bagaimana kisah mereka. Ternyata mereka ini tenaga honorer, malah kalau tiap tahun mereka harus menunggu SK. 

Saya mendengar bagaimana kisah berat pekerjaan mereka, ketika mereka harus berhadapan dengan orang ilegal logging, yang mempertaruhkan nyawa mereka. Rasa iba muncul. Saya lihat ini nggak betul, rasanya negara tidak adil. Mereka ada yang sudah menjadi tenaga honorer selama 12 dan 13 tahun. Mereka memohon kepada saya masa itu, agar bisa diangkat menjadi ASN semua. 

Padahal saya yakin, mereka tidak mungkin bisa diangkat jadi ASN, karena umur sudah 35 tahun keatas. Tapi harus ada solusi lain, apa yang harus saya lakukan? Harus saya perjuangkan? Kita dikasih kekuasan itu tidak boleh diam atas permasalahan orang. Saya coba bersuara di rapat, malah ibu menteri LHK saat itu, menanyakan secara pribadi ke saya, tentang skemanya seperti apa. Saya juga bingung, kalau saya harus masukkan mereka agar diterima jadi ASN semua, secara aturan tak mungkin, karena umur tadi.