Indonesia Harus Bersiap

Konflik di Timur Tengah telah memasuki fase berbahaya. Serangan udara Amerika Serikat (AS) terhadap tiga fasilitas nuklir Iran—Fordow, Natanz, dan Isfahan—pada Minggu (22/6/2025) bukan hanya memperparah ketegangan, tetapi juga membuka pintu perang terbuka. Iran telah mengeluarkan peringatan keras bahwa seluruh personel dan warga AS di kawasan itu menjadi target balasan. Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) menyatakan perang, sementara Israel meningkatkan status siaga ke tingkat tertinggi. Dunia menahan napas. Eskalasi ini bisa meledak menjadi konflik regional yang tak terkendali.

Bagi Indonesia, situasi ini bukan sekadar berita internasional. Ini adalah alarm darurat. Harga minyak dunia berpotensi melambung tinggi jika konflik berkepanjangan, mengingat Iran adalah produsen minyak utama dan Selat Hormuz—jalur vital pengiriman energi—bisa menjadi medan tempur. 

Menurut proyeksi yang dirilis JPMorgan, dalam skenario terburuk, harga minyak bisa melonjak hingga mendekati USD 130 per barel atau setara dengan kurs rupiah saat ini yakni Rp 1,9 juta hingga Rp 2,1 juta (Rp 16.200 per dolar AS).

"Harga minyak akan naik," ujar Mark Spindel, analis dari Potomac River Capital. Ia menyoroti ketidakpastian terkait respons lanjutan Iran serta skala kerusakan fasilitas strategis yang diserang AS.

Di tengah ekonomi dalam negeri yang masih morat-marit, kenaikan harga energi akan memukul telak. Inflasi bisa melonjak, subsidi energi kian membebani, dan daya beli masyarakat terancam runtuh. Pemerintah Indonesia harus segera merancang mitigasi serius.

Menurut para ekonom, selain ancaman inflasi, sektor riil juga terancam. Industri yang bergantung pada bahan bakar fosil, seperti transportasi dan manufaktur, akan menanggung biaya produksi yang lebih tinggi. Jika tidak diantisipasi, gelombang PHK bisa terjadi, memperburuk tingkat pengangguran yang sudah tinggi pascapandemi.

Indonesia juga harus aktif mendorong diplomasi perdamaian melalui forum-forum internasional seperti PBB dan OKI. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, Indonesia memiliki tanggung jawab moral untuk menyerukan de-eskalasi. Namun, diplomasi saja tidak cukup. Kita harus memperkuat kerja sama dengan negara-negara produsen minyak non-Timur Tengah, seperti Venezuela dan Nigeria, untuk mengamankan pasokan energi alternatif. Upaya Prabowo yang menjajaki minyak dan gas Rusia 

langsung ke Presiden Putin, mungkin akan cukup membantu jika berhasil. Apalagi konon, harga minyak yang dijual Putin jauh lebih murah ketimbang minyak dan gas dari AS dan Timur Tengah.

Masyarakat juga perlu diedukasi tentang penghematan energi. Program pemerintah seperti konversi kompor gas ke listrik atau insentif kendaraan listrik mungkin bisa membantu. Selain itu, ketahanan pangan harus dijaga dengan memperkuat pasokan dalam negeri untuk menghindari gejolak harga akibat kenaikan biaya logistik.

Konflik Iran-AS bukan hanya ujian bagi stabilitas global. Konflik ini sangat berpengaruh pada ketahanan nasional Indonesia. Jika kita lamban bertindak, rakyat yang akan menanggung akibatnya. Bersiap bukan berarti panik, tapi menghitung risiko sebelum datang. Pemerintah harus segera rapatkan barisan dengan berbagai pihak, mulai dari pelaku usaha, pakar energi, dan lainnya  untuk merancang skenario terburuk. Jika tidak, kita akan kembali menjadi korban dari krisis yang bukan buatan kita.(*)

POJOK

Kaesang sebut tak mungkin Jokowi berkompetisi di PSI
Ya, terserah ayahmu saja

Kapal induk AS lintasi perairan Aceh
Seolah-olah semua perairan di dunia miliknya

5 pulau Indonesia dijual via online
4 pulau lainnya baru saja dikembalikan