Pemerintah Aceh Kebut Lelang Proyek APBA 2025, Batas Terakhir 30 Juni, Target Realisasi 35 Persen 

Laporan Rianza Alfandi | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Pemerintah Aceh menargetkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBA) sebesar 35 persen, harus terealisasi paling lambat 30 Juni 2025.

"Kita bersepakat 30 Juni, semua lelang sudah selesai dilakukan. Semua yang terkait dengan PSE sudah di-klik,” kata Plt Sekda Aceh, M Nasir Syamaun. 

Penegasan ini disampaikan Plt Sekda Aceh, M Nasir, dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Pemerintah Aceh bersama Gubernur Muzakir Manaf dan Wagub Fadhlullah, para Asisten, serta seluruh kepala SKPA, dan Kepala Biro di lingkungan Setda Aceh di Gedung Serbaguna Setda Aceh, Senin (23/6/2025).

Rapat tersebut membahas percepatan realisasi APBA 2025 dan pengadaan barang dan jasa lingkup Pemerintah Aceh.

M Nasir meminta Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) untuk mengkoordinasikan percepatan proses tender di semua SKPA. 

Ia mengingatkan bahwa pengadaan barang dan jasa secara umum tidak mengalami kendala besar, namun masih ada perlambatan teknis yang harus segera diatasi.

Dalam kesempatan tersebut, M Nasir menggarisbawahi pentingnya antisipasi terhadap potensi sisa dana Ootsus, mengingat keterlambatan realisasi pada semester pertama masih kerap terjadi. 

“Ini butuh komitmen kita agar realisasi anggaran 35,5 persen sampai 30 Juni 2025, bisa dilakukan," ujar Plt Sekda.

Sementara itu, Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau akrab Mualem dalam arahannya meminta, agar seluruh pimpinan SKPA memastikan tindak lanjut rapim berjalan konkret dan terukur. 

Ia menyoroti sejumlah kegiatan yang belum berjalan optimal dan meminta semua hambatan segera dilaporkan kepada Sekda untuk ditangani secara cepat.

“Pastikan hasil rapim ini dijalankan. Kalau belum tuntas, saya ingin tahu langsung apa kendalanya,” tukas Gubernur. 

“Segera komunikasikan dengan Pak Sekda supaya bisa kita ambil tindakan,” ujar Mualem.

Mualem juga menekankan pentingnya kelancaran komunikasi lintas perangkat daerah agar semua target realisasi anggaran, termasuk realisasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) dapat dicapai sesuai jadwal.

“Jika tidak ada sinkronisasi antar-unit kerja, target belanja akan sulit tercapai,” ucapnya.

Wakil Gubernur Fadhlullah juga mengingatkan pentingnya sinergi antara Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan SKPA. 

Menurutnya, seluruh proses tender berada di ULP dan membutuhkan dokumen lengkap dari SKPA.

“ULP jangan hanya menunggu. Harus aktif berkomunikasi dengan dinas. Kalau komunikasi lancar, proses tender juga cepat selesai,” tukasnya.(*)