AS Resmi Cabut Sanksi Ekonomi Suriah Usai Trump Teken Perintah Eksekutif, Akhir Penantian 21 Tahun

Sanksi ini semakin diperluas setelah munculnya laporan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintahan Assad.

 Menteri Luar Negeri dan Ekspatriat Suriah, Asaad Hassan Al Shaibani, menyambut baik langkah Washington.

Dalam pernyataan yang diunggah di platform X, ia menyebut keputusan itu sebagai “awal dari pembangunan kembali yang telah lama dinantikan.”

“Ini akan menghilangkan hambatan terhadap pemulihan ekonomi dan membuka negara itu bagi masyarakat internasional,” ujar Al Shaibani, dikutip dari Al Jazeera.

Baca juga: Trump Cabut Sanksi Suriah, Buka Peluang Investasi dan Rekonstruksi Pascapenggulingan Assad

Dekrit Trump dan implikasi politik
 

Dalam kunjungannya ke Timur Tengah pada Mei 2025, Trump menjanjikan keringanan sanksi bagi Suriah. 

Ia menegaskan komitmen AS untuk mendukung stabilitas di kawasan. 

“Amerika Serikat berkomitmen untuk mendukung Suriah yang stabil, bersatu, dan damai dengan dirinya sendiri dan negara-negara tetangganya,” kata Trump dalam pernyataannya pada Senin waktu setempat.

Ia menambahkan, Suriah yang bersatu dan aman bagi semua kelompok agama serta etnis akan memperkuat keamanan dan kemakmuran regional.

Reporter Al Jazeera, Mike Hanna, melaporkan dari Washington DC bahwa keringanan sanksi tersebut bersifat luas. 

Ia menyebut langkah ini sinyal besar bagi pembangunan kembali Suriah.

Baca juga: Hubungan Suriah-AS Makin Mesra, Trump Akhiri Program Sanksi AS terhadap Suriah

Sanksi tetap berlaku bagi pihak tertentu
 

Meski sebagian besar sanksi dicabut, pemerintahan Trump menegaskan bahwa pembatasan terhadap individu dan kelompok tertentu tetap diberlakukan. 

Sanksi terhadap Assad, kelompok militan ISIS, serta Iran dan para sekutunya tidak akan dicabut.