AS Resmi Cabut Sanksi Ekonomi Suriah Usai Trump Teken Perintah Eksekutif, Akhir Penantian 21 Tahun

SERAMBINEWS.COM, WASHINGTON DC –  Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menandatangani perintah eksekutif untuk mengakhiri sebagain besar sanksi ekonomi terhadap Suriah. 

Pencabutan sanksi ini dilakukan Trump usai berjanji kepada presiden interim Suriah, Ahmad Al-Sharaa di Arab Saudi pada Mei 2025 lalu.

Langkah ini dipandang sebagai upaya membuka kembali pintu investasi ke negara tersebut, lebih dari enam bulan setelah lengsernya Presiden Bashar Al Assad.

Dalam pernyataan resmi, Departemen Keuangan AS menyebutkan bahwa perintah tersebut memberikan keringanan sanksi kepada sejumlah entitas yang dinilai penting bagi pembangunan kembali Suriah, termasuk operasional pemerintah baru dan pemulihan tatanan sosial.

Sekretaris pers Gedung Putih, Karoline Leavitt menyebut pencabutan sanksi ini bertujuan untuk "mempromoiskan dan mendukung langkah negara tersebut (Suirah) menuju stabilitas dan perdamaian."

Kendati demikian, kebijakan ini tidak mencakup sanksi terhadap mantan presiden Suriah, Bashar Al-Assad serta keluarganya. 

AS juga mempertahankan sanksi untuk pejabat-pejabat Suriah yang diduga terlibat perdagangan narkoba dan pengembangan senjata kimia.

Washington juga tidak mencabut larangan bagi entitas bisnis untuk bekerja sama dengan militer, intelijen, atau institusi tertentu di Suriah.

Plt. wakil menteri keuangan AS bidang intelijen finansial dan terorisme, Brad Smith menyebut pencabutan sanksi dilakukan untuk mengakhiri isolasi ekonomi negara Timur Tengah tersebut.

"(Pencabutan sanksi bertujuan) mengakhiri isolasi negara itu dari sistem keuangan global, meletakkan dasar untuk perdagangan global dan menggalang investasi dari tetangga di kawasan, juga dari Amerika Serikat," kata Brad Smith dikutip Associated Press, Senin (30/6/2025).

Pemerintah AS diketahui mulai meringankan sanksi terhadap Suriah usai Trump bertemu Ahmad Al-Sharaa di Riyadh pada 14 Mei 2025. 

Dalam kesempatan tersebut, Trump berjanji akan mencabut sanksi terhadap Suriah yang menderita akibat perang saudara selama 13 tahun.

Langkah AS pun dilaporkan diikuti Uni Eropa yang mencabut hampir seluruh sanksi terhadap Suriah. 

Namun, AS dilaporkan masih menetapkan Suriah sebagai "negara sponsor teroris" dan kelompok Hayat Tahrir Al-Sham (HTS) pimpinan Al-Sharaa sebagai organisasi teroris.

Suriah dijerat sanksi keuangan AS sejak 2004, sebelum pecahnya perang saudara pada 2011.