Luar Negeri

AS Resmi Cabut Sanksi Ekonomi Suriah Usai Trump Teken Perintah Eksekutif, Akhir Penantian 21 Tahun

Donald Trump pada Senin (30/6/2025) menandatangani perintah eksekutif yang mencabut sebagian besar sanksi terhadap Suriah.

Editor: Faisal Zamzami
Suadi Royal Palace
AS CABUT SANKSI SURIAH - Presiden AS Donald Trump dan Presiden Suriah Ahmed Al-Sharaa berjabat tangan di Riyadh, Arab Saudi, Rabu (14/5/2025). 

Departemen Keuangan AS mengumumkan penghapusan 518 individu dan entitas Suriah dari daftar sanksi. Namun, tidak semua larangan akan segera dicabut.


Sebagai contoh, Trump memerintahkan lembaga-lembaga federal untuk mengevaluasi apakah syarat-syarat dalam Undang-Undang Caesar telah terpenuhi.

Undang-undang itu memberikan wewenang kepada Pemerintah AS untuk menjatuhkan sanksi berat atas dugaan kejahatan perang yang dilakukan terhadap warga sipil di Suriah.

Di Kongres AS, anggota parlemen dari Partai Demokrat Ilhan Omar bersama anggota Partai Republik Anna Paulina Luna mengusulkan rancangan undang-undang untuk mencabut sanksi terhadap Suriah secara legislatif.

Sebagai bagian dari perintah eksekutifnya, Trump juga meminta Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio meninjau status Presiden Sementara Suriah, Ahmed Al Sharaa.

Selain itu, Trump memerintahkan evaluasi terhadap penetapan kelompok Front Al Nusra—yang kini dikenal sebagai Hayat Tahrir Al Sham (HTS)—sebagai organisasi teroris asing.

Front Al Nusra dulunya merupakan cabang Al Qaeda di Suriah, sebelum memisahkan diri pada 2016 dan berganti nama menjadi Jabhat Fath Al Sham.

Al Sharaa, yang juga dikenal dengan nama Abu Mohammed Al Julani, menjadi pemimpin de facto wilayah pemberontak di Idlib selama bertahun-tahun. Ia kemudian memimpin serangan yang menggulingkan Assad pada Desember 2024. 

Trump sempat bertemu dengan Al Sharaa di Arab Saudi pada Mei lalu. Dalam kesempatan itu, ia menyebutnya sebagai sosok yang menarik dan tangguh.

Al-Sharaa menjanjikan pemerintahan inklusif untuk meredam kekhawatiran terhadap masa lalunya yang terkait dengan Al Qaeda.

Namun, sejumlah laporan mengenai kekerasan dan penculikan terhadap warga dari kaum Alawite yang terkait dengan Assad masih menjadi perhatian kelompok pegiat HAM.

Meski demikian, Al Sharaa menegaskan bahwa Suriah di bawah pemerintahannya tidak akan menjadi ancaman bagi negara-negara tetangga, termasuk Israel, yang kerap melakukan serangan udara ke wilayah Suriah di luar Dataran Tinggi Golan yang diduduki.

 

Baca juga: Pemko Sabang Terbitkan 267 Izin di Semester I 2025, 77 Surat Izin Praktik, OSS Mendominasi

Baca juga: Cara Cairkan BSU Lewat Kantor Pos Bagi Pekerja yang Tidak Punya Rekening Himbara, Bawa Dokumen Ini!

Baca juga: VIDEO Ekonomi Lumpuh! Warga Israel Jarah Mall yang Hancur Dirudal Iran

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved