Profil Nurhadi, Eks Sekretaris MA Ditangkap KPK Usai Bebas dari Lapas Sukamiskin, Ini Kasusnya

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menangkap dan menahan eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi Abdurachman (NHD) setelah bebas dari lembaga pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, pada Minggu (29/6/2025) dini hari.

"Benar, KPK melakukan penangkapan dan kemudian dilakukan penahanan kepada saudara NHD di Lapas Sukamiskin," kata Budi dalam keterangannya, Senin (30/6/2025).

Budi mengatakan, penangkapan Nurhadi terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di lingkungan Mahkamah Agung (MA).

"Penangkapan dan penahanan tersebut terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang di lingkungan MA," ujarnya.

Adapun KPK memang terus mengusut kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tersangka Nurhadi.

 Penyidik KPK menduga bahwa uang korupsi yang diterima Nurhadi berubah wujud menjadi benda atau aset bernilai ekonomis.

Dalam kasus ini, KPK diketahui telah memeriksa beberapa saksi. Salah satu yang menyita perhatian adalah Dito Mahendra.

Sebab, keberadaan Dito sempat tidak diketahui. Hingga akhirnya, diciduk tim Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri di sebuah vila di kawasan Canggu, Badung, Bali pada 7 September 2023.

Baca juga: Misteri Kematian Brigadir Nurhadi di Trawangan, Polda NTB Pecat 2 Personel, Janji Usut Tuntas

Profil Nurhadi

Nurhadi lahir di Kudus, Jawa Tengah, pada 19 Juni 1957.

Karier terakhir Nurhadi adalah menjabat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia sejak 2011 sampai dengan 1 Agustus 2016.

Dia mengajukan permohonan pengunduran diri pada 22 Juli 2016 dan disetujui Presiden melalui Surat Keputusan Presiden Nomor 80 TPA tahun 2016.

Surat tersebut ditandatangani Presiden pada 28 Juli 2016.

Terkait alasan pengunduran diri Nurhadi, Sekretaris Kabinet (Seskab) saat itu, Pramono Anung menjelaskan bahwa urusan pengunduran diri adalah urusan internal yang bersangkutan di dalam Mahkamah Agung.

Sebelum menjabat sebagai Sekretaris MA, Nurhadi pernah menjabat sebagai Kepala Sub Direktorat, Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum pada 2003; Pj. Kepala Bidang Penyelenggaraan Diklat dan Pelaporan pada Pusdiklat Pegawai MA pada 2001.