Mall Pelayanan Publik Akan Dibangun di Pidie dengan Dana Rp 10,8 Miliar, Dewan Sorot Bappeda

Data dari Dinas Perkim Pidie, pembangunan Mall Pelayanan Publik butuh dana Rp 10,8 miliar. Untuk tahun 2025 telah dialokasikan Rp 7,5 miliar bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh ataun DOKA, yang dikerjakan tahun 2025. 

Laporan Muhammad Nazar I Pidie

SERAMBINEWS.COM, SIGLI - Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Pidie akan membangun Mall Pelayanan Publik atau MPP, dengan total dana sekitar Rp 10,8 miliar. 

Mall Pelayanan Publik direncanakan dibangun di dalam kopleks Gedung Pidie Convention Center atau PCC, Gampong Lampeudeu Baroh, Kecamatan Pidie. 

Untuk diketahui, Mall Pelayanan Publik telah diluncurkan pada November 2024, yang kini telah beroperasi sementara di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu atau DPMPTSP Pidie. 

Data dari Dinas Perkim Pidie, pembangunan Mall Pelayanan Publik butuh dana Rp 10,8 miliar.

Untuk tahun 2025 telah dialokasikan Rp 7,5 miliar bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh ataun DOKA, yang dikerjakan tahun 2025. 

"Betul, Mall Pelayanan Publik akan dibangun dengan DOKA 2025. Kalau besar dana dan lokasi saya tidak mengetahuinya. Informasi yang saya dengar di PCC akan dibangun," kata anggota DPRK Pidie, Nasrul Syam SH MH, kepada Serambinews.com, Rabu (2/7/2025).

Kata politikus PAN Pidie, pembangunan gedung baru untuk operasional MPP belum cocok, mengingat Kantor DPMPTSP Pidie yang selama ini telah beroperasi MPP yang tidak terkendala. 

Menurutnya, pelayanan terhadap MPP diberikan di Kantor DPMPTSP Pidie sudah sangat bagus, sehingga tidak perlu membangun gedung baru untuk MPP. 

Baca juga: Bupati Aceh Barat Tinjau Kesiapan Mall Pelayanan Publik Menjelang Peluncuran

Selain itu, saat ini jumlah warga dilayani di Kantor DPMPTSP Pidie tidak terjadi pembludakan dan tidak muncul kendala. 

"Bappeda Pidie tidak secepat itu dengan menggunakan fasilitas memberikan pelayanan, dengan mutlak membangun gedung baru. Karena di gedung lama tidak terkendala melayani masyarakat," jelasnya. 

Untuk itu, kata Nasrul Syam, dana untuk pembangunan MPP bisa dialihkan untuk sarana publik lainnya seperti penanganan jalan rusak atau lainnya, yang dinilai mendesak. 

Pengalihan dana itu, tentunya harus dibahas kembali, lantaran adanya respon publik.

Kemudian, nantinya harus adanya persetujuan Alat Kelengkapan Dewan atau AKD, yakni Banggar DPRK Pidie.