VIDEO - PKB Ambil Posisi Netral soal Penambahan Batalyon di Aceh

Laporan Sara Masroni | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Anggota Komisi I Bidang Politik dan Pemerintahan DPRA dari Fraksi PKB, Dony Arega Rajes mengatakan, pihak partainya mengambil posisi netral soal wacana penambahan batalyon di Aceh. Menurutnya, sikap partai tersebut akan mengikuti serta menyesuaikan keinginan masyarakat dan Pemerintah Aceh ke depan. 

"PKB siap mendukung bila masyarakat dan pemerintah Aceh mendukung, ya sama-sama kita bangun batalyon. Tetapi kalau menolak, PKB tetap menolaknya apalagi bila bersangkutan dengan MoU Helsinki," ucap Dony di Ruang Rapat Fraksi PKB Gedung DPRA, Rabu (2/7/2025).

Dia menjabarkan, sisi positif bila dibangun batalyon ini selain mendukung program Presiden Prabowo terkait ketahanan pangan karena akan banyak dibantu TNI, juga membuka lapangan pekerjaan sebab semakin banyak anak-anak di Aceh yang terserap dan menjadi tentara.

Baca juga: Soal Pembangunan Batalyon Baru di Aceh, PKB Ambil Posisi Netral, Dony: Kita Ikuti Suara Masyarakat

Meski demikian, sisi negatif bila batalyon ditambah di Aceh yakni mengembalikan rasa takut pada masyarakat, sebab di masa lalu provinsi ini pernah berada dalam konflik yang berkepanjangan. "Bukan karena tidak terima, tetapi bertentangan dengan MoU Helsinki, kemudian kalau kita tambah masyarakat makin takut, dipikir masyarakat ada suasana konflik bertambah lagi, tiba-tiba kok banyak anggota," ungkap Dony.

Politisi PKB itu juga menyampaikan, MoU Helsinki tidak bisa dinafikan, termasuk kasus berkaitan dengan wacana penambahan batalyon ini. "Kalau masalah kita sangkutkan dengan MoU Helsinki itu masih relevan, karena dasarnya damai Aceh karena ada MoU, kalau tidak ada MoU tidak ada perdamaian Aceh," kata Dony.

Meski demikian, dia menegaskan sikap partainya tidak memihak dan berdiri netral saja sesuai kehendak masyarakat dan Pemerintah Aceh. "Kalau sikap PKB, karena saya ikut ketua, PKB ini untuk masyarakat pedesaan dan fakir miskin. Jadi, PKB tidak menolak ada batalyon di Aceh, dan siap menolak karena ada MoU Helsinki, PKB (dalam posisi) netral," pungkasnya.(*)