Menteri Ramai-Ramai Minta Tambahan Anggaran, Ada yang Capai Rp63,7 Triliun, Digunakan Buat Apa Saja?

Dari sekian banyak kementerian dan lembaga yang mengajukan permintaan, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tercatat mengusulkan tambahan tertinggi,

|
Penulis: Yeni Hardika | Editor: Amirullah
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
RAKER DPR - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (tengah) bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy (kedua kiri), Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (kedua kanan), Ketua DK OJK Mahendra Siregar (kanan) dan Wamenkeu Anggito Abimanyu (kiri) saat Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/7/2025). Rapat tersebut beragendakan pengambilan keputusan atas asumsi dasar ekonomi makro APBN Tahun 2026. 

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 272 miliar. 

Pagu indikatif kementeriannya untuk 2026 adalah Rp 137 miliar.

“Memerlukan tambahan Rp 272 miliar, jadi total pagu anggaran 2026 kami mengusulkan Rp 410 miliar. Mudah-mudahan mendapat dukungan,” kata Zulhas.

Anggaran ini di antaranya digunakan untuk memantau kebutuhan pangan dan menjalankan program Koperasi Desa Merah Putih.

7. Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan 

Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengusulkan tambahan anggaran di instansinya pada tahun 2026 sebesar Rp 200 miliar.

Dana ini dibutuhkan untuk mendukung pengawalan proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung yang akan diperpanjang hingga Surabaya.

“Kami membutuhkan anggaran untuk koordinasi, turun ke lapangan, dan berbagai upaya lain, sehingga kami mengajukan anggaran tambahan itu sekitar Rp 200 miliar,” kata AHY.

Dengan usulan tersebut, total anggaran kementerian ini menjadi Rp 315,9 miliar, dari pagu indikatif sebesar Rp 115,9 miliar.

8. Kementerian Komdigi

Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Ismail menyebut kebutuhan anggaran tahun 2026 di kementeriannya mencapai Rp 20,36 triliun.

Sementara dana yang tersedia baru Rp 7,75 triliun.

“Kebutuhan Komdigi ini ada di angka Rp 20,3 triliun,” ujar Ismail.

Tambahan anggaran itu akan digunakan untuk penguatan infrastruktur digital, literasi digital, komunikasi publik, serta mendukung kuasi publik seperti KPI, KIP, dan Dewan Pers.

9. Kementerian Sosial

Kementerian Sosial (Kemensos) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 1,19 triliun untuk menjalankan program Sekolah Rakyat.

Usulan ini sebelumnya telah disetujui oleh Kementerian Keuangan dan Bappenas.

“Persetujuan final ABT-nya adalah Rp 1,19 triliun,” ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam rapat dengan Komisi VIII DPR RI.

Halaman 3/4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved