Menteri Ramai-Ramai Minta Tambahan Anggaran, Ada yang Capai Rp63,7 Triliun, Digunakan Buat Apa Saja?

Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 276,1 miliar. 

Ia menyebut kementeriannya membutuhkan total Rp 500,1 miliar pada 2026, namun baru mendapat pagu indikatif sebesar Rp 223,9 miliar.

Tambahan anggaran tersebut dikatakan untuk mewujudkan misi Kemenko PM mengurangi angka kemiskinan di Indonesia.

“(Kemenko PM) membawa misi penting mewujudkan cita-cita besar Indonesia bebas kemiskinan dan menjadi bangsa yang produktif,” ujar pria yang akrab disapa Cak Imin tersebut.

Baca juga: Jangan Hanya Habiskan Anggaran, Plt Sekda Aceh Minta Pejabat Administrator Adaptif dalam Bekerja

4. Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 100,6 miliar. 

Pagu indikatif Kemenko Kumham Imipas untuk 2026 saat ini tercatat Rp 124,6 miliar.

“Kami kembali mengusulkan agar belanja non-operasional dan belanja modal dapat ditambahkan sejumlah Rp 100,609 miliar,” kata Yusril.

Ia mengungkapkan, pada tahun sebelumnya kementerian ini hanya mendapat Rp 9 miliar dan sempat kesulitan membayar gaji pegawai. 

Setelah intervensi DPR, alokasi ditingkatkan menjadi Rp 325 miliar, dan hingga 7 Juli 2025 baru terealisasi Rp 38 miliar.

5. Kemenko Politik dan Keamanan

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 728,8 miliar di kementeriannya untuk tahun 2026.

Usulan tambahan anggaan tersebut jauh di atas pagu indikatif Kemenko Polkam yang hanya sebesar Rp 126,5 miliar. 

Namun menurut Budi, penambahan itu diperlukan karena terdapat ketimpangan antara mandat strategis dan ketersediaan anggaran.

“Menyadari ketimpangan antara mandat strategis dan anggaran, kami mengajukan usulan kebutuhan anggaran sebesar Rp 728,8 miliar,” ujar Budi di Kompleks DPR RI, Senin (7/7/2025).

Budi menuturkan, tambahan anggaran tersebut nantinya akan digunakan untuk menjalankan dua program utama di kementeriannya, yaitu program koordinasi lintas sektor, serta membangun command center politik dan keamanan senilai Rp 250 miliar. 

“Command center ini diperlukan oleh Kemenko Polkam dan jajaran, bukan sekadar hanya infrastruktur fisik semata, tapi juga merupakan pusat pengelolaan data dan pemantauan situasi strategis nasional secara real-time,” kata Budi.

Baca juga: Pemerintah Tetapkan Gaji Satpam Honorer per Daerah Terbaru, Tertinggi ke-2 Dijuluki Kota Rusa

6. Kemenko Pangan