Dileburkan dengan Dishub, Bupati Aceh Jaya Didesak Bentuk Kembali Dinas Pertanahan: Itu Amanah UUPA

Dasar hukum Dinas Pertanahan Aceh itu sangat jelas, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kewenangan Pemerintah bersifat Nasional Di Aceh.

Lalu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh, serta Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh.

Lalu, lanjut dia, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 133 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pertanahan Aceh.

“Intinya, kita minta DPN dikembalikan dan berdiri sendiri sebagai dinas,” tutupnya.(*)